MANGUPURA — Bupati Klungkung I Made Satria mendorong skema KPDBU sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur daerah. Langkah ini relevan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kerap menjadi kendala utama pembangunan.
Dukungan itu disampaikan saat menghadiri Evaluasi Progres Pelaksanaan Proyek Infrastruktur melalui Skema KPDBU se-Provinsi Bali. Acara yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu berlangsung di Hotel Golden Tulip Jineng, Kuta, Kabupaten Badung, Jumat (17/7/2026).
Alternatif Pembiayaan di Tengah Fiskal Terbatas
Menurut Satria, kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta melalui KPDBU membuka peluang lebih besar dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Sinergi ini dapat menghasilkan pembangunan berkelanjutan dan berkualitas tanpa membebani APBD secara penuh.
“Forum ini membuka ruang diskusi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai model pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal,” ujar Bupati Satria dalam sambutannya.
Dampak Langsung pada Pelayanan Publik dan Ekonomi
Pemerintah daerah diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan skema KPDBU. Dengan demikian, proyek strategis di daerah dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Forum evaluasi ini menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman dan strategi implementasi kerja sama dengan badan usaha. Tidak hanya soal pembiayaan, tetapi juga aspek teknis dan regulasi yang menyertainya.
Proyek Infrastruktur Klungkung Butuh Skema Inovatif
Klungkung, sebagai salah satu kabupaten di Bali, memiliki sejumlah proyek infrastruktur yang memerlukan percepatan. Mulai dari perbaikan jalan, irigasi, hingga fasilitas publik lainnya. Dengan keterbatasan APBD, skema KPDBU menjadi salah satu jalan keluar yang realistis.
Bupati Satria menegaskan dukungannya bukan sekadar wacana. Pihaknya akan mendorong jajaran di lingkungan Pemkab Klungkung untuk mengkaji dan menyiapkan proyek yang layak ditawarkan kepada badan usaha melalui skema KPDBU.
Forum yang digelar Kemendagri itu juga menjadi ajang monitoring progres proyek infrastruktur yang sudah berjalan dengan skema serupa di berbagai daerah di Bali. Hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan dan penguatan implementasi ke depan.
