KLUNGKUNG — Rapat koordinasi TIM PORA Kabupaten Klungkung 2026 menjadi wadah pertukaran informasi soal dinamika keberadaan dan kegiatan orang asing di seluruh wilayah Klungkung. Plh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Putu Suhendra Tresnadita, menegaskan pengawasan orang asing butuh kolaborasi seluruh instansi karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Peserta rakor mencakup unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, intelijen, dan instansi terkait. Forum ini juga mendorong penguatan komunikasi hingga tingkat kecamatan serta desa/kelurahan.
Imigrasi: Informasi Sekecil Apa pun di Lapangan Penting
Putu Suhendra Tresnadita menyatakan informasi sekecil apa pun yang ditemukan di lapangan bisa jadi penting bila disampaikan dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
"Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh anggota TIMPORA sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," ujarnya.
Bali Timur Jadi Perhatian, Vila dan Usaha di Klungkung Dipantau
Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Bagus Aditya Nugraha Suharyono, menyoroti peningkatan aktivitas orang asing di Bali bagian timur, termasuk Klungkung. Menurutnya, pengawasan perlu lebih intensif dan terpadu.
"Perkembangan pembangunan vila, akomodasi penginapan, serta berbagai kegiatan usaha di Klungkung menunjukkan dinamika aktivitas orang asing yang perlu menjadi perhatian bersama. Kehadiran Kantor Imigrasi Klungkung dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat deteksi dini terhadap potensi permasalahan keimigrasian," tegasnya.
Dugaan PMA Nominee dan Aktivitas Dive Operator di Nusa Penida
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyampaikan perkembangan aktivitas dive operator di Nusa Penida. DPMPTSP juga membahas informasi soal dugaan praktik PMA nominee yang menggunakan nama WNI lokal.
Kejaksaan Negeri Klungkung menyampaikan informasi mengenai seorang WNA asal Inggris yang sedang menjalani proses penyelidikan terkait kasus pencurian dan saat ini berada di Rumah Tahanan Negara Klungkung. Kejaksaan mendorong penguatan koordinasi dengan pihak Imigrasi, termasuk melalui rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Masukan dari Satpol PP, BNN, BAIS TNI, dan Intelijen Polres
Satpol PP dan BNN Kabupaten Klungkung menyampaikan dinamika keberadaan orang asing di lapangan. Unsur Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) dan Intelijen Polres Klungkung turut memberi masukan dalam forum koordinasi tersebut.
Seluruh informasi yang berkembang dalam rakor menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut sesuai tugas serta kewenangan masing-masing instansi. Penguatan sinergi itu diharapkan mewujudkan pengawasan orang asing yang efektif, terpadu, responsif, humanis, dan berbasis risiko, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Klungkung.
