DENPASAR — Angka itu mencengangkan: dari Rp 319,9 triliun devisa pariwisata nasional, Rp 176 triliun di antaranya disumbang Bali. Tak heran, pariwisata menjadi klaster pertama dalam strategi pembangunan yang digagas Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, di balik angka fantastis itu, ada tekanan yang tak kalah besar terhadap alam dan budaya Pulau Dewata.
Pariwisata Tak Boleh Terkonsentrasi di Satu Kawasan
AHY menegaskan, 45,8 persen wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada 2025 melalui Bali adalah peluang sekaligus tantangan. “Destinasi harus terus dikembangkan, tapi tidak boleh terkonsentrasi di 1-2 kawasan saja,” ujarnya di Denpasar, Senin. Konsentrasi, menurut dia, hanya akan menambah beban daya dukung lingkungan yang sudah terbatas.
Macet di Bali Selatan Jadi Sorotan di Klaster Konektivitas
Klaster kedua adalah konektivitas. AHY secara khusus menyoroti kemacetan yang kerap viral di media sosial. Pemerintah, kata dia, wajib menyiapkan solusi alternatif untuk koridor transportasi reguler, terutama di Bali Selatan yang menjadi pusat aktivitas saat musim libur. Gubernur Bali Wayan Koster menambahkan, infrastruktur darat antarkabupaten—dari Denpasar hingga ke arah Bali Timur, Utara, dan Barat—masih belum memadai untuk melayani pariwisata secara merata.
Lingkungan Terancam: Sampah, Pencemaran Air, dan Abrasi Pesisir
Klaster ketiga adalah kualitas lingkungan. “Belum lagi kita bicara ada abrasi yang juga mengancam pantai-pantai kita, pesisir kita, dan berkurangnya lahan-lahan produktif termasuk yang harus kita pertahankan lahan sawah,” kata AHY. Masalah sampah dan pencemaran air juga disebut sebagai dampak langsung dari lonjakan jumlah wisatawan.
Tata Ruang Jadi Panglima Pembangunan
Fokus keempat adalah tata ruang. AHY meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. “Apabila tidak terukur, permasalahan akan merambah ke bencana yang mengganggu pariwisata dan konektivitas,” ujarnya. Gubernur Koster mengakui, alih fungsi lahan yang tinggi, sampah, gangguan ekosistem, ancaman air bersih, hingga kemacetan adalah persoalan nyata yang dihadapi Pemprov Bali.
Pemprov Bali Rinci Kebutuhan Infrastruktur ke Kemenko
Untuk merespons keempat klaster itu, Pemprov Bali telah menjalin komunikasi serius dengan berbagai kementerian dan lembaga. “Kami sudah merinci kebutuhan infrastruktur darat di Bali untuk konektivitas antarkabupaten yang ada di Bali,” ujar Koster. Ia menekankan, konektivitas antara Denpasar dengan Badung, Klungkung, dan Gianyar perlu diprioritaskan agar pariwisata Bali terlayani dengan baik.
