BALI — Kebutuhan anggaran BNN untuk 2027 menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi III DPR, Selasa (1/9/2026). Tambahan Rp5,05 triliun yang diajukan lembaga antinarkotika itu direspons positif, tetapi dengan catatan penting dari legislator.
"Untuk pertama kali selama kami di Komisi III ini, minimal saya, dan beberapa tahun lalu kami minta anggarannya naik biar serius bahas memberantas narkoba ini. Kami pernah menyebut angka Rp12 triliun. Tahun lalu baru Rp1 triliun. Dan sekarang pagunya Rp1,4 triliun," kata Hinca di hadapan pimpinan BNN.
Amanat MK Soal Ganja Medis Masuk Prioritas Anggaran
Hinca menegaskan penelitian ganja untuk kepentingan medis tidak bisa ditunda. Putusan MK telah memberi ruang bagi pengembangan riset ganja medis, dan BNN sebagai lembaga yang membidangi narkotika harus menjalankan amanat itu.
Ia mendorong BNN merinci komponen anggaran riset tersebut saat pembahasan lanjutan. Menurut dia, kenaikan anggaran kali ini menjadi momentum bagi BNN untuk membuktikan kapasitasnya dengan program yang terukur.
Lonjakan Pagu dari Rp1 Triliun ke Rp6 Triliun
Jika usulan tambahan diterima, total pagu BNN tahun depan melonjak signifikan. Angka Rp5,05 triliun yang diajukan berlipat lebih dari tiga kali lipat dari pagu saat ini yang sebesar Rp1,4 triliun.
Lonjakan ini belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, BNN menerima tambahan sekitar Rp1 triliun per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang menurut Hinca sempat didorong hingga Rp12 triliun.
Penguatan Penindakan di Tengah Modus Baru
Kebutuhan anggaran besar tidak lepas dari eskalasi penindakan. Sepanjang tahun ini BNN membongkar penyelundupan 800 kilogram ketamin di Natuna Utara dengan modus memanfaatkan vape, serta menggagalkan peredaran 2,6 ton sabu cair di Kepri yang melibatkan 10 warga negara Myanmar.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan peningkatan skala kejahatan narkotika yang masuk ke Indonesia. Hinca menilai keberanian BNN mengajukan anggaran besar harus diikuti kekuatan menjalankan program pemberantasan, bukan sekadar menambah pos belanja pegawai.
Rapat kerja belum memutuskan angka final. Pembahasan rinci akan berlanjut di tingkat panitia kerja bersama Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan prioritas nasional.
