DENPASAR — General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Ajrun Karim, mengungkapkan bahwa dari total kapasitas 2,74 GW yang direncanakan, sebanyak 886,8 MW akan berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Sisanya terdiri dari 307,5 MW sistem penyimpanan energi (energy storage) dan 1.550 MW pembangkit berbasis gas yang berfungsi sebagai energi transisi.
Hal itu disampaikan Ajrun dalam Indonesia Solar Summit 2026 di The Meru Sanur, Denpasar, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, saat ini sistem kelistrikan Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa melalui jaringan interkoneksi Jawa–Bali, dan sebagian pembangkit di Bali masih menggunakan energi fosil.
Mengapa Bali Butuh Tambahan Kapasitas Hingga 2,74 GW?
Ajrun menjelaskan, pertumbuhan kebutuhan listrik Bali yang mencapai 8,02 persen mencerminkan aktivitas ekonomi yang tidak pernah berhenti. PLN UID Bali saat ini melayani sekitar 1,96 juta pelanggan dengan beban puncak mendekati 1.300 MW. Karakteristik unik sistem kelistrikan Bali adalah selisih antara beban dasar dan beban puncak yang relatif kecil, menandakan konsumsi listrik tinggi sepanjang hari untuk menopang pariwisata dan industri.
“Kebutuhan listrik Bali tumbuh hingga 8,02 persen. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di Bali bergerak hampir tanpa henti. Karena itu, PLN harus terus memastikan pasokan listrik yang cukup, andal, dan berkelanjutan,” ujar Ajrun dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan akademisi tersebut.
Infrastruktur Pendukung: 885 Km Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Baru
Selain pembangkit, PLN juga akan membangun 885 kilometer jaringan transmisi dan meningkatkan kapasitas gardu induk sebesar 3.320 MVA. Pengembangan jaringan distribusi juga direncanakan untuk mengimbangi pertumbuhan kebutuhan listrik dan mendukung investasi di Bali.
Ajrun menekankan bahwa infrastruktur ini menjadi fondasi agar Bali secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari luar pulau. “Bali merupakan wajah Indonesia di mata dunia. Sistem kelistrikannya harus tidak hanya andal, tetapi juga hijau dan berkelanjutan,” katanya.
Tantangan: Ruang Terbatas, Estetika, dan Kearifan Lokal
Meski ambisius, implementasi RUPTL di Bali menghadapi tantangan unik. Ajrun mengakui keterbatasan ruang pembangunan infrastruktur, aspek estetika kawasan, serta nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali menjadi pertimbangan utama. Tantangan teknis, regulasi, dan pembiayaan juga turut mewarnai proses ini.
“Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal Bali,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BRIDA Provinsi Bali, I Gede Putu Udiana Putra, mendorong sinergi pembangunan melalui konsep “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”. Ia juga menyoroti potensi pengembangan teknologi Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) sebagai sumber energi bersih khas Bali.
Sementara itu, Head of Bali Net Zero Project IESR, Cita Febronia Utami, menekankan bahwa target Net Zero Emission 2045 membutuhkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang didukung regulasi kuat, investasi, dan pengembangan teknologi.
