BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster menekankan perlunya pemetaan detail setiap titik kemacetan di sekitar Bandara Ngurah Rai. Menurutnya, penguatan aksesibilitas transportasi tidak bisa fokus pada satu titik saja, melainkan harus mencakup alur kendaraan secara keseluruhan di kawasan Badung dan Denpasar.
“Petakan betul setiap titiknya. Ini tak bisa fokus di satu titik saja, alur kendaraan harus benar-benar dipetakan,” pintanya dalam FGD yang dihadiri jajaran pengelola bandara dan akademisi.
16 Juta Lebih Wisatawan Setiap Tahun
Koster menyebut data lalu lintas penumpang sebagai alasan utama urgensi ini. Pada 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Ngurah Rai mencapai 7 juta 50 ribu orang. Ditambah wisatawan domestik sebanyak 9,2 juta, totalnya mencapai lebih dari 16 juta orang.
“Kalau tidak diantisipasi, saya khawatir persoalan ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali,” ujar Gubernur Bali dua periode itu.
Hasil FGD Harus Segera Ditindaklanjuti
Koster berharap forum diskusi kali ini tidak berhenti pada wacana. Ia meminta seluruh komponen mendukung agar hasil rumusan bisa segera dikerjakan. “Jika tidak ada hal yang sangat krusial, saya berharap FGD kali ini menghasilkan hal yang konkrit agar bisa segera dikerjakan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Koster juga menyinggung rencana perluasan parkir dan terminal. Ia mendorong pihak pengelola bandara segera merealisasikan rencana tersebut untuk mengurai kepadatan di area terminal.
Kajian Akademisi dan Pendekatan Kolaboratif
Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan, FGD kali ini merupakan tindak lanjut dari diskusi tahun lalu. Kegiatan bertujuan memperoleh masukan dari berbagai komponen agar kajian lebih komprehensif.
“Upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara membutuhkan pendekatan integrasi, bertahap dan kolaboratif,” kata Ferry.
FGD diisi pemaparan kajian dari akademisi Universitas Udayana, Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya. Sejumlah pihak memberikan masukan untuk penyempurnaan kajian tersebut sebelum dijadikan dasar kebijakan.
