DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster memastikan dukungan penuh terhadap reformasi sistem rujukan pelayanan kesehatan nasional yang tengah digodok oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Bali siap ditunjuk sebagai daerah percontohan atau pilot project untuk skema baru yang dinilai mampu mempercepat akses masyarakat terhadap layanan medis sesuai kebutuhan.
“Ini perlu perubahan regulasi. Pasti saya support. Karena memudahkan masyarakat. Saya sangat setuju dan dukung,” tegas Koster saat menerima jajaran DJSN di Jayasabha, Denpasar, Rabu (12/8).
Reformasi Rujukan: Dari Berjenjang Menuju Berbasis Kompetensi
Anggota DJSN sekaligus Sekjen Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, sistem rujukan berjenjang yang berlaku selama lebih dari satu dekade kerap membuat proses penanganan pasien menjadi panjang. Pasien sering kali harus dirujuk berulang kali sebelum mendapatkan penanganan yang tepat.
“Sudah saatnya untuk reformasi. Kita perlu memperbaiki layanan kesehatan masyarakat. Kalau sekarang berbasis rujukan dan prosesnya panjang, ke depan kita perlu berbasis kompetensi,” ujar Kunta.
Dengan sistem baru, pasien akan langsung diarahkan ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan medisnya, baik itu rumah sakit dengan kompetensi madya, utama, maupun paripurna. “Apakah madya, utama, paripurna, langsung saja. Apa keperluan pasien dan lebih cepat ditangani. Ini perubahan mindset,” katanya.
Kepesertaan JKN di Bali Tembus 88 Persen, Tumbuh di Atas Nasional
DJSN memberikan apresiasi atas kinerja Bali dalam memperluas cakupan jaminan sosial. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Pulau Dewata telah mencapai sekitar 88 persen, dengan pertumbuhan yang disebut lebih tinggi dibandingkan persentase nasional.
“Kami tentu mengapresiasi Bapak Gubernur sebagai kepala daerah. Kepesertaan jaminan nasional meningkat dan tumbuh lebih tinggi dari persentase nasional,” ujar Kunta. Perlindungan terhadap tenaga kerja di Bali juga mengalami peningkatan signifikan, bahkan tumbuh hingga tiga kali lipat.
Dorongan Penerapan KRIS dan Standar Rawat Inap
Dalam pertemuan tersebut, DJSN juga mendorong penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara optimal. Standar ini diharapkan mampu menjamin kesetaraan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kelas ekonomi.
Kunta menilai kondisi ruang rawat inap yang menampung terlalu banyak pasien dalam satu kamar perlu terus diperbaiki. Idealnya, jumlah tempat tidur dibatasi maksimal empat dalam satu kamar dengan fasilitas kamar mandi di dalam serta kelengkapan penunjang lainnya. “Dengan segala fasilitasnya, masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama,” katanya.
Modal Regulasi dan Dukungan Menuju Universal Health Coverage
Koster menilai Bali memiliki modal kebijakan dan infrastruktur regulasi yang kuat untuk menjadi daerah percontohan. Pemprov Bali sebelumnya telah memiliki Pergub Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS), serta regulasi mengenai rujukan terintegrasi.
“Kalau sudah ada Perpres tentu lebih bagus. Jadi di Bali relatif baik, meskipun saya terus dorong untuk lebih baik dan lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) di Bali agar semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Kualitas pelayanan juga menjadi perhatian utama. “Terus saya dorong untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Pelayanan juga kita perhatikan agar masyarakat, pasien masuk rumah sakit lebih nyaman,” kata Koster.
Menurutnya, peningkatan kualitas sistem kesehatan memiliki kaitan erat dengan pengembangan sektor pariwisata Bali. Pemprov tengah mendorong pengembangan pariwisata berbasis kesehatan atau health tourism sebagai daya tarik baru bagi wisatawan.
