BALI — Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, membenarkan adanya jadwal pemeriksaan tersebut. “Kamis ada jadwal pemeriksaan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (16/6/2026).
26 Nama dalam BAP dan Status Justice Collaborator
Krisna mengaku belum mendapat kepastian lokasi pemeriksaan. Penyidik, menurut dia, bisa memeriksa kliennya di Rumah Tahanan (Rutan) atau di ruang penyidikan Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. Ia memperkirakan materi pemeriksaan akan fokus pada 26 nama yang diduga turut terlibat dalam kasus tersebut. “Sepertinya iya (soal 26 nama dan JC). Tapi tidak dijelaskan,” tutur Krisna.
Sebelumnya, kuasa hukum Sony lainnya, Elza Syarief, menyatakan bahwa nama-nama yang diungkap kliennya sudah tertuang dalam BAP penyidik. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pengembangan kasus tengah diarahkan ke aktor-aktor lain di luar Sony.
Kajian Status Justice Collaborator Masih Berlangsung
Status Sony sebagai justice collaborator (JC) menjadi sorotan setelah Kejagung menyatakan masih mengkaji permohonan tersebut. Jaksa menegaskan bahwa Sony tidak bisa otomatis menjadi JC jika terbukti sebagai pelaku utama dalam perkara korupsi MBG. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil pendalaman penyidik terhadap peran dan keterangan yang diberikan Sony selama proses hukum berjalan.
Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG ini mencuat setelah Kejagung menetapkan Sony sebagai tersangka. Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar kebutuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil. Dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran program ini berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
Implikasi Pengembangan Kasus ke Aktor Lain
Pemeriksaan terhadap Sony pada Kamis mendatang diyakini menjadi titik krusial untuk mengungkap jaringan keterlibatan lebih luas. Jika 26 nama yang disebut dalam BAP benar-benar dikonfirmasi, kasus ini bisa menjerat sejumlah pihak dari berbagai level, baik di lingkungan BGN maupun pihak ketiga yang menjadi mitra program. Kejagung hingga saat ini belum merilis secara resmi daftar nama yang dimaksud.
Pengamat hukum pidana menilai, langkah Kejagung menggali informasi dari Sony sebagai tersangka yang kooperatif adalah strategi umum dalam pengungkapan kasus korupsi berantai. Namun, keputusan memberikan status JC tetap harus memenuhi syarat undang-undang, yaitu bukan pelaku utama dan memberikan kesaksian signifikan untuk membongkar pelaku lain.
