BULELENG — Sepuluh inovasi tersebut merupakan proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Masing-masing dikembangkan OPD sesuai bidang tugasnya, lalu dipresentasikan kepada publik dalam jumpa pers bersama awak media.
Sutjidra menyebut keterbatasan anggaran dan kondisi geografis Buleleng sebagai tantangan utama yang harus dijawab dengan terobosan. Menurutnya, daerah tetap perlu berinovasi meski menghadapi berbagai kekurangan.
"Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta Diklat PKN Tingkat II. Ada 10 inovasi yang nantinya diharapkan bisa membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan serta mendorong kemajuan daerah," ungkap Sutjidra.
Rujukan Pasien hingga Perlindungan Pekerja Informal
Dua inovasi menyentuh layanan dasar warga secara langsung. RSUD Kabupaten Buleleng mengembangkan PANJI SAKTI, sistem pelayanan rujukan jejaring terintegrasi yang memungkinkan fasilitas kesehatan memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara langsung. Proses rujukan pasien diharapkan lebih cepat dan tepat indikasi.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM menyiapkan SINGA NUGRAHA, program perlindungan pekerja rentan melalui dana CSR. Sasaran program adalah pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, dan buruh agar tercakup BPJS Ketenagakerjaan lewat kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha.
Antisipasi Bencana dan Deteksi Dini Konflik Sosial
BPBD Buleleng membawa MITRA BPBD, sistem informasi kebencanaan terpadu yang mencakup edukasi, pelaporan, penanganan darurat, rehabilitasi, hingga informasi cuaca dan iklim. Badan Kesbangpol mengembangkan SATYA DASI untuk mengintegrasikan data organisasi kemasyarakatan, FKUB, FKDM, Kominda, dan partai politik guna mendeteksi potensi kerawanan sosial sejak dini.
Gerbang Digital Tunggal dan Pengendalian Inflasi
Dinas Kominfosanti memperkenalkan Sang Buleleng (Satu Gerbang Buleleng), platform yang menyatukan identitas digital, layanan, dan data pemerintahan dalam satu pintu. Digitalisasi dinilai dapat memangkas proses pelayanan yang masih manual dan terpisah antarlembaga, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
Di sisi fiskal, Staf Ahli Bupati mengembangkan PRADIPA untuk mendeteksi potensi tekanan inflasi dari data lintas perangkat daerah. BKAD menyiapkan KILAT Denbukit yang menyederhanakan proses belanja pemerintah secara digital, mulai pengajuan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban. DPMPTSP membawa INVEST JOSS sebagai pusat informasi investasi dan konsultasi pemodal.
Anak Putus Sekolah dan Kompetensi ASN
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meluncurkan SPATSIKU untuk mencegah anak putus sekolah dan mengembalikan anak tidak sekolah ke jalur pendidikan. Program ini melibatkan pemerintah, sekolah, desa, keluarga, dan masyarakat. BKPSDM menutup daftar dengan Si Bijak Paten, sistem informasi pengembangan kompetensi ASN yang mencakup profil, perencanaan individu, katalog kursus, hingga sertifikat digital.
Sutjidra berharap sepuluh inovasi tersebut diterapkan berkelanjutan dan menjadi bagian dari pola kerja baru di lingkungan pemerintah daerah. "Walaupun kondisi kita masih memiliki berbagai kekurangan, kita harus tetap berupaya membuat inovasi. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Buleleng," tegasnya.
