DENPASAR — Gelombang penolakan terhadap klaim dari ormas luar Bali yang menyatakan diri sebagai "penjaga Bali" bukanlah bentuk sikap tertutup terhadap pendatang. Masyarakat Bali menegaskan bahwa sistem keamanan dan ketertiban di wilayahnya telah berjalan dengan baik melalui mekanisme formal negara dan kelembagaan adat yang sudah teruji.
Dalam kerangka negara hukum, keamanan merupakan tanggung jawab aparat yang memiliki kewenangan resmi, yaitu kepolisian dan TNI. Namun, Bali juga memiliki sistem keamanan berbasis masyarakat yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial budaya, yaitu desa adat beserta perangkatnya, termasuk pecalang.
Pecalang: Bentuk Nyata Kearifan Lokal dalam Menjaga Keamanan
Salah satu wujud nyata dari sistem keamanan berbasis kearifan lokal tersebut adalah keberadaan pecalang. Sebagai institusi keamanan adat yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Bali, pecalang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial di tingkat desa adat.
Pecalang memahami karakter masyarakat, norma-norma adat, serta dinamika sosial yang berkembang di wilayahnya. Dalam menjalankan tugasnya, mereka tidak hanya mengatur lalu lintas saat upacara keagamaan atau kegiatan adat, tetapi juga membantu menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat.
Keunggulan pecalang terletak pada kedekatan mereka dengan masyarakat yang dilayaninya. Mereka bukan pihak luar yang hadir karena penugasan sementara, melainkan anggota masyarakat yang memahami kebutuhan, nilai, dan aspirasi komunitasnya sendiri. Kedekatan ini memungkinkan pendekatan keamanan yang lebih persuasif, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara kekeluargaan.
Mengapa Klaim 'Penjaga Bali' Dianggap Bermasalah?
Klaim dari kelompok luar yang menyebut dirinya sebagai "penjaga Bali" dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa Bali tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Narasi semacam ini dianggap mengabaikan kapasitas masyarakat Bali yang selama berabad-abad telah membangun sistem sosial, budaya, dan keamanan berbasis kearifan lokal.
Menurut Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum., dalam tulisannya yang dimuat Bali Ekbis, penolakan terhadap klaim ormas luar bukan semata-mata persoalan identitas atau asal-usul organisasi tersebut. "Ini berkaitan dengan penghormatan terhadap sistem sosial dan kelembagaan yang telah lama hidup di Bali," tulisnya.
Tri Hita Karana sebagai Fondasi Keharmonisan
Keberadaan pecalang sering dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai lokal Bali, termasuk filosofi Tri Hita Karana yang menekankan pentingnya keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Sistem ini telah terbukti mampu mengelola berbagai persoalan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat.
Masyarakat Bali meyakini bahwa keamanan yang berkelanjutan akan lebih efektif diwujudkan melalui penguatan sinergi antara aparat negara, desa adat, pecalang, dan seluruh komponen masyarakat. Ketahanan Bali, menurut pandangan ini, tidak lahir dari keberadaan kelompok tertentu, melainkan dari sinergi yang telah terbangun lama antara masyarakat adat, pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama.
