SINGARAJA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng memetakan 148 desa dan kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan sebagai kawasan rawan bencana. Pemetaan mengacu pada peta kawasan rawan bencana (KRB) Buleleng periode 2021-2026, yang menjadi dasar penyusunan materi edukasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di tiap wilayah.
Wilayah dataran rendah diidentifikasi rentan terhadap banjir hingga tsunami. Sementara dataran tinggi di Buleleng utara rawan tanah longsor, banjir bandang, dan pohon tumbang.
20.950 Zona Rawan Banjir Bandang, 4.614 Zona Bahaya Longsor
Data resmi BPBD Buleleng mencatat sembilan jenis ancaman bencana teridentifikasi di kabupaten ini. Sebanyak 20.950 zona masuk kawasan rawan banjir bandang, 4.614 zona bahaya tanah longsor, 2.807 zona cuaca ekstrem, dan 1.704 zona bahaya tsunami.
Disusul 609 zona banjir, 461 zona kebakaran hutan dan lahan, 42 zona bahaya gempa bumi, 40 zona gelombang pasang dan abrasi, serta 23 zona bahaya kekeringan.
"Jadi sudah dipetakan berdasarkan hasil kajian KRB, desa A risiko bencananya apa, upaya edukasinya juga sudah disiapkan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, I Gede Suyasa.
Desa Pancasari hingga Ambengan Jadi Sasaran Mitigasi Lapangan
Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menempatkan puncak musim hujan pada Desember. Menghadapi periode itu, BPBD Buleleng menggelar kegiatan mitigasi lapangan ke sejumlah wilayah yang pada tahun-tahun sebelumnya kerap dilanda bencana.
Wilayah sasaran meliputi Desa Pancasari, Wanagiri, Pegayaman, Gitgit, hingga Ambengan di Kecamatan Sukasada. Petugas memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa setempat di tiap kunjungan.
Saluran Air Tersumbat hingga Senderan Sungai Jebol Jadi Fokus Pemantauan
Pemantauan lapangan difokuskan pada saluran air utama yang tersumbat serta senderan sungai yang masih rusak atau jebol. Dua titik itu dinilai memperbesar risiko banjir dan longsor saat hujan deras mengguyur.
Langkah preventif lewat pendekatan KIE ditempuh agar warga di desa rawan memahami jenis ancaman di wilayahnya masing-masing. Edukasi disesuaikan dengan karakter risiko tiap desa, bukan diseragamkan untuk seluruh kabupaten.