DENPASAR — Gubernur Bali membuka langsung Balidigifest x Baligivation 2026 yang berlangsung tiga hari di Griya Agung Ballroom, Prime Plaza Sanur. Pembukaan kegiatan turut menghadirkan keynote speech dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi serta Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Neil Al Himam.
Talkshow menjadi salah satu agenda utama rangkaian kegiatan. Forum itu mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, otoritas, industri keuangan, dan komunitas teknologi untuk memetakan strategi, peluang, serta tantangan dalam mempercepat transformasi digital di Pulau Dewata.
Tiga Fokus Kolaborasi Bank Indonesia dan Pemprov Bali
Kerja sama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bali menyentuh tiga area. Pertama, integrasi tata kelola data tunggal antarinstansi. Kedua, perluasan ekosistem pembayaran digital melalui QRIS lintas negara atau cross-border. Ketiga, peningkatan literasi keamanan digital bagi masyarakat.
Ketiga fokus itu diarahkan untuk memperkuat ekosistem Bali Smart Province yang tengah dibangun pemerintah provinsi. Digitalisasi pembayaran ditempatkan sebagai pintu masuk, sementara literasi digital menjadi penopang agar warga tidak hanya memakai teknologi, tetapi juga memahami risikonya.
BPD Bali Soroti Kebutuhan Ruang Kolaborasi Talenta Digital
Direktur Teknologi Informasi Bank BPD Bali Ida Bagus Setia Yasa menilai akselerasi transformasi digital di Bali membutuhkan wadah kolaboratif. Menurut dia, talenta digital lokal perlu ruang agar bisa terus berinovasi.
Pengembangan sumber daya manusia ditempuh lewat edukasi bertahap ke sekolah dan universitas. Setia Yasa juga menyebut penguatan smart government sebagai indikator krusial dalam transformasi digital daerah.
Bali Satu Data dan Tantangan Verifikasi Data Berulang
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, penerapan kebijakan Bali Satu Data menuju Indonesia Satu Data dinilai relevan untuk mendukung efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kebijakan itu diharapkan memangkas pengumpulan data yang selama ini berulang di berbagai layanan.
"Selama ini, setiap kali masyarakat datang ke hotel atau membuka rekening di bank, data selalu diminta berulang kali untuk proses verifikasi (customer due diligence). Ke depan, data idealnya terpusat dan divalidasi oleh institusi yang berwenang, sehingga penyedia layanan cukup memverifikasi data tersebut," ujar Setia Yasa dalam keterangannya.
Pernyataan itu menyoroti persoalan praktis di lapangan. Warga dan pelaku usaha pariwisata sama-sama menanggung beban administratif ketika data yang sama harus diserahkan berkali-kali ke instansi berbeda.
QRIS Lintas Negara Jadi Andalan Sektor Pariwisata
Perluasan QRIS lintas negara masuk dalam paket kolaborasi karena Bali menjadi salah satu gerbang utama kunjungan wisatawan mancanegara. Pembayaran digital yang terhubung antarnegara memudahkan transaksi tanpa bergantung pada uang tunai atau kartu.
Bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata, kanal pembayaran itu memperlebar akses pasar. Namun perluasan layanan mesti dibarengi literasi keamanan digital agar transaksi warga tetap terlindungi.
Rangkaian Balidigifest x Baligivation 2026 berlangsung hingga 14 November 2026. Setelah forum selesai, integrasi data tunggal dan perluasan QRIS lintas negara menjadi pekerjaan rumah yang harus dieksekusi lintas instansi di Bali.
