DENPASAR — Pameran pelayanan hukum yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali tidak hanya memamerkan layanan, tetapi juga menjadi ruang konsultasi langsung bagi warga yang membutuhkan kepastian hukum. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia serta Hari Pengayoman 2026.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa pameran ini merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan layanan Kementerian Hukum secara lebih dekat kepada publik. Ia berharap masyarakat tidak sekadar tahu bahwa layanan itu ada, tetapi juga paham bagaimana mengakses dan memanfaatkannya.
"Pameran pelayanan hukum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin masyarakat semakin mengenal berbagai layanan hukum yang tersedia dan memahami bagaimana layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka," ujar Eem.
Bazar UMKM Jadi Wadah Kreativitas Pegawai
Selain layanan hukum, suasana pameran semakin semarak dengan kehadiran bazar UMKM. Berbagai produk usaha yang dikembangkan oleh pegawai Kanwil Kemenkum Bali turut dipamerkan, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan.
Eem menjelaskan bahwa bazar ini sengaja dihadirkan untuk memberikan ruang ekspresi bagi pegawai di luar tugas pokoknya. "Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita juga ingin memberikan ruang bagi pegawai untuk mengembangkan potensi yang dimiliki," katanya.
Apa Saja Layanan yang Bisa Diakses Warga?
Melalui pameran ini, warga Bali dapat memperoleh informasi mengenai berbagai layanan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum. Hal ini mencakup layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, hingga fasilitas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan pameran ini merupakan wujud pengabdian jajaran Kementerian Hukum kepada masyarakat. Kanwil Kemenkum Bali berharap kegiatan ini mampu memperkuat kedekatan antara institusi dan warga, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan akses terhadap layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya.
