KARANGASEM — Program Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan bagi anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem yang terhalang biaya untuk melanjutkan pendidikan. Di Bali, program ini baru berjalan di satu titik, yakni Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
Sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan pada tiga jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan data dari dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS), total kapasitas yang tersedia adalah 276 peserta didik, dengan alokasi 90 siswa per jenjang pendidikan.
28.000 Anak Bali Terancam Rantai Kemiskinan
Angka partisipasi sekolah di Bali masih menghadapi tantangan serius. Data terbaru menunjukkan terdapat 27.791 anak yang tidak bersekolah di provinsi ini. Dari jumlah tersebut, 44,22 persen atau 12.293 anak merupakan kelompok yang belum pernah sekolah sama sekali (BPB).
Sisanya terdiri dari 30,82 persen anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan (LTM) dan 24,96 persen anak yang putus sekolah (drop out). Kondisi ini menciptakan pola berulang atau "loop" kemiskinan, di mana anak dari keluarga miskin kerap mengikuti jejak orang tuanya karena terbatasnya akses pendidikan.
Kemiskinan dan Akses Pendidikan: Sebuah Paradoks
Ketua EW-LMND Bali, I Made Dirgayusa, menyoroti bahwa kemiskinan justru menjadi faktor utama yang memaksa anak usia sekolah untuk putus sekolah, padahal pendidikan adalah instrumen utama untuk keluar dari kemiskinan. "Ini adalah sebuah paradoks—suatu instrumen untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan namun tidak dapat dijangkau oleh rakyat miskin itu sendiri," tulisnya dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi.
Biaya sekolah tidak terbatas pada uang gedung yang di sekolah negeri sudah digratiskan. Masih ada biaya lain seperti buku, seragam, transportasi, dan bekal sekolah yang seringkali tidak terjangkau oleh ekonomi masyarakat miskin.
Fasilitas Lengkap untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya menyelesaikan faktor ekonomi sebagai hambatan pendidikan, tetapi juga faktor lingkungan. Program ini menyediakan fasilitas lengkap seperti asrama, buku, seragam, dan fasilitas kesehatan secara gratis dan dijamin oleh negara.
Dengan pendekatan ini, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan bisa menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungannya. Namun, dengan kapasitas yang masih sangat terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk memperluas jangkauan program ini agar bisa menjangkau puluhan ribu anak yang masih terpinggirkan di Bali.
