GIANYAR — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyematkan predikat istimewa kepada Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Gianyar. Ia menyebut kompleks perkantoran terpadu itu masuk dalam jajaran pusat pemerintahan terbaik di Indonesia.
Penilaian itu disampaikan Tito saat meninjau langsung lokasi Puspem Gianyar pada Sabtu (5/7). Ia melihat langsung tata kelola gedung, fasilitas pelayanan publik, serta lingkungan kantor yang terintegrasi dalam satu kawasan.
Pujian Langsung dari Mendagri untuk Wajah Baru Birokrasi Gianyar
"Ini salah satu pusat pemerintahan yang terbaik yang ada di Indonesia," kata Tito dalam pernyataannya di lokasi. Ia menekankan bahwa pembangunan Puspem bukan sekadar soal fisik gedung, melainkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
Menurut Tito, Gianyar berhasil menghadirkan konsep pemerintahan terpadu yang memudahkan warga mengakses berbagai layanan administrasi dalam satu atap. Hal ini dinilai sejalan dengan arahan presiden untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Puspem Gianyar: Simbol Efisiensi Pelayanan Publik
Pusat Pemerintahan Gianyar menyatukan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kantor bupati dalam satu kompleks. Sebelumnya, perkantoran pemerintahan tersebar di beberapa titik di Kota Gianyar.
Pemkab Gianyar membangun kawasan ini untuk memangkas birokrasi dan mempercepat waktu pengurusan dokumen warga. Dengan semua instansi dalam satu lokasi, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus perizinan atau administrasi kependudukan.
Apa Dampaknya bagi Warga Gianyar?
Integrasi pelayanan di Puspem Gianyar memangkas waktu tempuh warga yang sebelumnya harus bolak-balik antar kantor dinas. Warga cukup datang ke satu kawasan untuk mengurus berbagai keperluan administratif.
Selain itu, kawasan ini dirancang dengan ruang terbuka hijau dan area parkir yang memadai. Mendagri menilai aspek kenyamanan dan aksesibilitas menjadi nilai tambah yang patut dicontoh daerah lain.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri mendorong daerah-daerah lain untuk meniru konsep keterpaduan seperti yang diterapkan Gianyar. Tito menyebut model ini bisa menjadi referensi dalam reformasi birokrasi di tingkat kabupaten/kota.
