BALI — PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter pada 10 Juni 2026. Kebijakan ini merupakan respons terhadap gejolak pasar energi global yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Tekanan Ganda di Sektor Energi: Minyak Naik, Rupiah Terpuruk
Dalam penyusunan APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$70 per barel dengan kurs Rp14.800 per dolar AS. Namun realitas di lapangan jauh meleset. Harga minyak dunia sempat menyentuh level US$117 per barel dan bertahan di atas US$90 per barel, sementara rupiah tertekan hingga Rp18.208 per dolar AS.
Kondisi ini menciptakan tekanan ganda. Sebagian besar kebutuhan energi Indonesia masih bergantung pada impor dengan transaksi dolar AS. Kenaikan harga minyak membuat biaya pengadaan energi primer membengkak, sementara pelemahan rupiah membuat setiap transaksi impor semakin mahal dalam denominasi rupiah.
Tarif Listrik Ditahan, APBN yang Menanggung Kompensasi
Ateng Sutisna menjelaskan bahwa dampak langsung dirasakan sektor ketenagalistrikan dan penyediaan LPG. Secara teori, kenaikan biaya produksi listrik bisa direspons melalui tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi. Namun pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.
Konsekuensinya, selisih antara biaya produksi yang meningkat dengan tarif yang dibayar pelanggan harus ditutup melalui skema kompensasi dari APBN kepada PLN. Semakin lama harga minyak bertahan tinggi dan rupiah terus melemah, semakin besar dana negara yang harus dialokasikan untuk menutup selisih tersebut.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan negara,” ujar Ateng dalam keterangannya, Senin (15/6).
LPG 3 Kg: Impor Membengkak meski Harga Global Turun
Nasib serupa mengancam subsidi LPG 3 kilogram. Indonesia masih bergantung pada impor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat meskipun harga LPG internasional mengalami penurunan.
Artinya, keuntungan dari penurunan harga LPG global tergerus oleh kurs rupiah yang melemah. Biaya pengadaan LPG dalam perhitungan rupiah tetap membengkak. Data realisasi subsidi energi awal 2026 menunjukkan tekanan fiskal semakin besar: konsumsi LPG bersubsidi terus meningkat, sementara biaya impor dan distribusi juga naik.
DPR Dorong Subsidi Tepat Sasaran dan Diversifikasi Energi
Meski mengakui besarnya tekanan terhadap APBN, Ateng mendukung langkah pemerintah mempertahankan tarif listrik dan harga LPG bersubsidi. Menurutnya, kebijakan itu penting untuk menjaga stabilitas ekonomi kelompok rentan.
Namun politisi Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa ketergantungan pada subsidi energi tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah perlu mempercepat penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, peningkatan efisiensi sektor ketenagalistrikan, penguatan energi domestik, dan percepatan diversifikasi bauran energi nasional.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah dihadapkan pada dilema: menjaga harga energi tetap terjangkau tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara dan ketahanan energi nasional.
