BALI — Alasan di balik keputusan drastis ini terungkap dari data internal Danantara. Sekitar 52 persen dari total 1.077 perusahaan BUMN masih membukukan kerugian dengan akumulasi mencapai Rp20 triliun. Angka ini dinilai sebagai beban besar bagi perekonomian nasional.
Dony Oskaria menjelaskan, proses perampingan yang ditargetkan rampung pada 2026 ini justru akan menghasilkan efisiensi masif. "Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," ujar Dony dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (30/6).
Dengan kata lain, potensi penghematan dari konsolidasi diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan total biaya gaji seluruh karyawan BUMN yang hanya berkisar Rp2-3 triliun per tahun.
Nasib Karyawan: Bukan Target Pengurangan
Kekhawatiran terbesar para pekerja BUMN kini terjawab. Dony Oskaria menegaskan bahwa karyawan tidak akan menjadi korban dalam restrukturisasi ini. Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan dialihkan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil penggabungan atau konsolidasi.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK. Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tegas Dony.
Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara disebut menekankan bahwa transformasi BUMN harus tetap menjaga keberlangsungan pekerjaan para karyawan.
Dari 1.000 Menjadi 250: Skema Konsolidasi 2026
Proses konsolidasi ini bukan hanya soal memangkas jumlah perusahaan, tetapi juga menata ulang struktur kepemilikan dan pengelolaan aset negara. Danantara saat ini tengah menjalankan proses perampingan dari sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 entitas.
Melalui konsolidasi ini, Presiden Prabowo berharap struktur perusahaan BUMN menjadi lebih efisien dan kinerja perusahaan milik negara meningkat signifikan. Target utamanya adalah memperkuat daya saing BUMN di tengah persaingan global serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan negara.
Langkah ini dinilai sebagai salah satu kebijakan ekonomi paling berani di era pemerintahan Prabowo, mengingat jumlah BUMN yang akan dirampingkan mencapai hampir 75 persen dari total entitas yang ada saat ini. Tanpa PHK, pemerintah mengklaim dapat mengelola aset negara secara lebih optimal tanpa mengorbankan tenaga kerja.
