SINGARAJA — Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng, I Gusti Ayu Hayyati Yowani, menyebut capaian itu sudah melewati target universal coverage yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurut dia, angka 44,65 persen diraih setelah serangkaian upaya perluasan kepesertaan di wilayah tersebut.
Nota kesepakatan dengan Pemkab Buleleng disiapkan sebagai payung koordinasi baru. Fokusnya menjangkau pekerja yang selama ini luput dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Petani hingga Buruh Bangunan Jadi Sasaran Perluasan
Sasaran perluasan kepesertaan mencakup petani, nelayan, tukang ojek, sampai buruh bangunan. Kelompok pekerja informal itu bisa mendaftar dengan iuran Rp 16.800 per bulan.
Dengan iuran sebesar itu, peserta memperoleh perlindungan lewat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pendaftaran awal cukup memakai KTP, dengan batas usia belum mencapai 65 tahun.
Peserta bisa melanjutkan kepesertaan hingga usia lanjut selama iuran dibayarkan aktif dan tidak terputus. Skema ini memberi ruang bagi pekerja informal untuk tetap terlindungi meski penghasilan tidak tetap.
Beasiswa Rp 174 Juta untuk Anak Peserta yang Meninggal
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada santunan kecelakaan kerja atau kematian. Keluarga yang ditinggalkan juga mendapat perlindungan, salah satunya beasiswa pendidikan bagi anak peserta.
Total beasiswa yang dapat diberikan mencapai Rp 174 juta hingga jenjang perguruan tinggi. Syaratnya, peserta meninggal akibat kecelakaan kerja atau meninggal setelah memenuhi ketentuan masa kepesertaan.
Ayu menilai manfaat itu penting untuk mencegah anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan saat orangtua yang menjadi pencari nafkah meninggal dunia.
Pemkab Buleleng Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kerja Sama
Dari sisi Pemkab Buleleng, penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja difasilitasi Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Buleleng, Nyoman Agus Tri Kartika Yuda. Sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait ikut terlibat.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Buleleng pada Jumat lalu. Pertemuan itu membahas bentuk kerja sama hingga penyelarasan substansi dan redaksi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ini menjadi fondasi kita untuk bergerak bersama dalam merangkul masyarakat dengan stakeholder terkait di Buleleng," ujar Agus.
Ayu berharap pemerintah kabupaten dan badan penyelenggara terus bersinergi mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh segmen kepesertaan di Buleleng. Perluasan diarahkan tidak hanya ke pekerja formal, tetapi juga masyarakat sektor informal yang berisiko kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja maupun kematian.