BALI — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyatakan Bareskrim Polri akan mendata perusahaan tambang untuk menentukan prioritas penindakan praktik pertambangan ilegal. Pendataan itu menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP). Langkah ini menyasar kegiatan tambang tanpa dasar hukum yang merugikan negara, sementara perusahaan yang beroperasi legal akan tetap dikawal demi menjaga iklim investasi.
Jakarta, TAMBANG — Pendataan yang disiapkan Bareskrim Polri menjadi dasar penentuan target penindakan. Suyudi menyebut kemungkinan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri ikut dilibatkan dalam proses tersebut. Namun ia belum merinci apakah pendataan mencakup seluruh pemegang IUP atau hanya perusahaan yang sudah terindikasi melakukan pelanggaran.
Kutipan Kapolri soal Prioritas Penindakan
"Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," ujar Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Suyudi menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Prabowo meminta jajarannya memastikan negara menikmati sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dari seluruh IUP.
Apa yang Disorot dalam Penindakan
Mengenai arah penindakan, Suyudi menyoroti kegiatan pertambangan yang berjalan tanpa dasar hukum dan merugikan negara. Kegiatan semacam itu menjadi fokus utama kepolisian dalam pendataan yang sedang disiapkan.
Bagi perusahaan yang beroperasi secara legal, Suyudi menegaskan Polri akan mengawal kegiatan usaha mereka. Pengawalan itu dimaksudkan agar iklim investasi tetap terjaga dan pelaku usaha yang taat aturan tidak terdampak oleh penindakan.
Dalam keterangannya, Suyudi tidak menyebut adanya rencana penempatan personel polisi untuk mengawasi operasional harian perusahaan tambang. Ia juga belum memerinci jumlah perusahaan yang akan masuk daftar pendataan maupun tenggat penyelesaiannya.
Dampak ke Pelaku Usaha dan Penerimaan Negara
Pendataan ini menyentuh dua sisi sekaligus. Di satu sisi, pemegang IUP yang beroperasi sesuai aturan mendapat sinyal bahwa aktivitas mereka tidak akan diganggu selama tidak melanggar hukum. Di sisi lain, perusahaan yang beroperasi tanpa dasar hukum menghadapi risiko penindakan begitu prioritas ditetapkan.
Bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang, fokus pada kegiatan ilegal berpotensi mengurangi praktik yang selama ini merugikan negara. Arahan Presiden soal porsi 70 persen hasil pertambangan menjadi acuan politik bagi kepolisian dalam menentukan skala penindakan.
Sejauh ini, kepolisian baru menyampaikan kerangka umum pendataan. Rincian cakupan, metode, dan jadwal penindakan masih menunggu penjelasan lanjutan dari Bareskrim Polri maupun Baintelkam Polri.
Pernyataan Kapolri menempatkan penertiban tambang ilegal sebagai bagian dari agenda penerimaan negara, bukan sekadar penegakan hukum rutin. Arah kebijakan itu kini menunggu implementasi di lapangan, termasuk seberapa cepat pendataan berubah menjadi tindakan terhadap perusahaan yang benar-benar melanggar.