DENPASAR — Prof. Ida Bagus Raka Suardana menilai pasar keuangan paling cepat bereaksi terhadap gejolak politik, termasuk saat Gibran Rakabuming Raka memilih mundur dari kursi wakil presiden. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) itu, persoalan intinya bukan soal siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Yang menentukan adalah seberapa terjaga stabilitas politik dan kesinambungan kebijakan ekonomi setelahnya.
Pengunduran diri Gibran berlangsung pada Kamis (12/12/2026), di tengah tekanan politik dari DPR RI. Ratusan anggota dewan sebelumnya menandatangani hak menyatakan pendapat (HMP) terkait kasus surat keterangan (suket) atau ijazah setara SMA yang dinilai bermasalah.
Mengapa Pasar Keuangan Paling Dulu Terdampak
Raka Suardana menyebut pasar keuangan sangat sensitif terhadap kepastian pemerintahan. Volatilitas IHSG dan persepsi investor menjadi dua jalur yang paling cepat merespons gejolak politik nasional.
"Menurut saya, mundurnya Gibran tidak serta-merta mengguncang perekonomian nasional maupun Bali. Namun, ketidakpastian politiknya yang dapat memengaruhi persepsi investor dan volatilitas IHSG," jelasnya.
Pernyataan itu menempatkan risiko utama bukan pada peristiwa pengunduran dirinya, melainkan pada durasi ketidakpastian yang menyusul. Semakin lama situasi politik tidak tuntas, semakin besar tekanan yang merambat ke sektor riil dan pasar modal.
Tiga Jalur Dampak Tidak Langsung ke Bali
Bagi Bali, Raka Suardana memetakan tiga saluran dampak tidak langsung yang perlu diwaspadai. Pertama, tertahannya realisasi investasi karena pelaku usaha menunggu kejelasan kebijakan. Kedua, melemahnya kepercayaan dunia usaha yang berujung pada penundaan ekspansi dan belanja modal. Ketiga, tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang memengaruhi biaya impor bahan baku.
"Bagi Bali, dampak tidak langsung dapat dirasakan melalui tertahannya investasi, melemahnya kepercayaan dunia usaha, dan tekanan nilai tukar. Oleh karena itu, yang paling penting bukan pergantian figur, melainkan terjaminnya stabilitas politik serta kepastian hukum dan investasi," imbuhnya.
Perekonomian Bali memang bergantung pada aktivitas investasi dan kepercayaan pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata dan properti. Kepastian politik dan kebijakan disebut menjadi faktor krusial untuk menjaga iklim usaha serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jalan Mundur Gibran dan Aturan UU MD3
Anggota DPR RI Fraksi PDIP asal Bali, Wayan Sudirta, menjelaskan mekanisme pengunduran diri presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Jika pengunduran diri terjadi sebelum MPR mengambil keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3), sidang paripurna pada Pasal 38 ayat (1) tidak dilanjutkan.
"Itu tertera di Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)," kata Sudirta saat dihubungi pada Kamis, 12 November 2026.
Sudirta mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh karena masih menelaah permohonan pengunduran diri Wapres tersebut. Sikapnya mencerminkan posisi Fraksi PDIP yang menunggu kelengkapan dokumen sebelum menentukan langkah politik berikutnya di Senayan.
Yang Perlu Dijaga di Bali
Raka Suardana menekankan bahwa stabilitas politik, kepastian hukum, dan kepastian investasi adalah tiga hal yang harus dijamin agar gejolak di Jakarta tidak merambat ke Denpasar. Tanpa jaminan itu, investor cenderung menunda keputusan dan menahan dana di pasar uang ketimbang menanamkannya ke proyek riil.
Pemerintah daerah dan pelaku usaha di Bali disebut perlu mencermati perkembangan politik nasional dalam beberapa pekan ke depan. Sinyal kejelasan kebijakan akan menentukan apakah tekanan terhadap investasi hanya bersifat sementara atau berlanjut ke semester berikutnya.
