Pencarian

Inspektorat Karangasem Temukan Penggelembungan Harga dalam Kegiatan Desa pada Pemeriksaan 2025 hingga 2026

Kamis, 12 November 2026 • 12:33:01 WIB
Inspektorat Karangasem Temukan Penggelembungan Harga dalam Kegiatan Desa pada Pemeriksaan 2025 hingga 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem menyampaikan temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa pada pemeriksaan 2025 hingga 2026.

KARANGASEM — Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem juga menyoroti kerawanan pada pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, hibah dan bantuan sosial, serta pelayanan perizinan. Bentuk persoalan yang disampaikan Sutapa berbeda antarsektor, mulai dari pengadaan barang yang tidak diperlukan hingga suap atau uang pelicin.

Dari sektor-sektor yang diperiksa, pengelolaan dana desa termasuk yang paling banyak mendapat perhatian selama 2025 hingga 2026. Inspektorat menyebut penyimpangan anggaran desa sudah ditemukan dalam pemeriksaan, bukan sebatas pemetaan potensi kerawanan.

Harga Satuan Kegiatan Desa Digelembungkan

Dalam pengelolaan dana desa, Sutapa mencontohkan penyimpangan berupa penggelembungan harga satuan atau mark up. Praktik tersebut ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan di salah satu desa.

"Misalnya ada kegiatan di salah satu desa, standar harga satuannya di-mark up," jelas Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, I Wayan Sutapa.

Contoh yang disampaikan berfokus pada harga satuan kegiatan. Paparan dalam bahan berita tidak merinci nama desa, jenis kegiatan, besaran penggelembungan harga, ataupun nilai kerugian yang ditimbulkan.

Barang Tak Diperlukan hingga Uang Pelicin Perizinan

Pada sektor perencanaan, masalah yang disoroti adalah pengadaan barang tanpa kebutuhan. Sementara pada pelayanan perizinan, Sutapa menyebut adanya praktik suap atau uang pelicin.

"Misalnya di perencanaan, sering kami temukan barang yang tidak perlu, tetapi diadakan. Untuk di perizinan biasanya juga terjadi suap atau uang pelicin," ungkap Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, I Wayan Sutapa.

Hibah dan bantuan sosial turut masuk dalam daftar sektor berisiko yang dipaparkan dalam forum. Namun, Sutapa tidak merinci contoh penyimpangan pada kedua bidang tersebut dalam bahan yang tersedia.

Meski temuan pengelolaan dana desa menjadi perhatian pengawasan, bahan berita belum memuat penjelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan, pengembalian dana, maupun penanganan hukum atas praktik penggelembungan harga yang ditemukan.

Follow lensabali.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: radarbadung.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks