BALI — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman memastikan pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) di Gresik, Jawa Timur, segera berjalan setelah seluruh hambatan perizinan tuntas. Percepatan ini menjadi kunci pengejaran target 1 juta sambungan rumah (SR) yang ditetapkan rampung pada 2028. Bagi warga, kehadiran Jargas berarti pengeluaran energi rumah tangga turun drastis dibanding membeli LPG tabung 3 kilogram.
Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman meninjau langsung kesiapan pengoperasian Jargas berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (18/9). Kunjungan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) dan dilanjutkan dialog bersama warga calon penerima manfaat.
Turut mendampingi Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
"Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian Jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik," ujar Dudung.
Perizinan Tuntas, Progres Fisik Lewati Rencana
Pemerintah menempuh rangkaian rapat koordinasi debottlenecking yang dipimpin Kantor Staf Presiden (KSP) untuk melepas hambatan yang selama ini menahan pengoperasian Jargas. Langkah itu ditempuh demi memastikan target 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025–2026 tercapai.
Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sudah mencapai 95,4 persen, lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana. Menurut Dudung, kendala perizinan yang sempat menahan pengoperasian kini sudah terselesaikan.
"Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani," ungkapnya.
Dudung menyebut penyelesaian itu tidak lepas dari respons cepat Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah atas dukungan percepatan perizinan.
Gresik dan Sidoarjo Kebagian 14.586 Sambungan
Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah, sementara Kabupaten Sidoarjo 7.223 sambungan rumah. Total kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.
Dengan tersedianya sambungan sebanyak itu, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan. Angka tersebut signifikan mengingat sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor.
"Kunjungan kali ini adalah tugas saya mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG," tegas Dudung.
Program ini sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Pembangunan jaringan gas perkotaan juga berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Harga Gas Rp 20.000 Vs LPG Rp 70.000
Dampak paling langsung dirasakan rumah tangga dan pelaku UMKM. Dudung mencontohkan, biaya gas yang biasanya mencapai Rp 70.000 bisa turun menjadi sekitar Rp 20.000 lewat jaringan pipa.
"Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp 70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp 20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Selain soal harga, Jargas mempermudah warga saat kebutuhan mendadak pada malam hari, ketika LPG tabung 3 kilogram sulit diperoleh karena toko sudah tutup.
Sisa Pekerjaan Rumah Menuju 2028
Dengan tuntasnya perizinan, fokus kini berpindah ke tahap pengoperasian. Dudung meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
SKK Migas diminta memastikan alokasi gas dan titik serah, sementara BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibanding LPG tabung 3 kilogram. Penetapan wilayah jaringan distribusi juga masuk daftar yang harus dikejar.
"Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel," tegas Dudung.
Saat ditanya soal target penyelesaian 1 juta sambungan rumah, Dudung menjawab singkat: "2028. 2028 selesai."
KSP akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga hingga seluruh sambungan rumah beroperasi. Bagi pemerintah, percepatan Jargas bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya memangkas ketergantungan impor LPG sekaligus menekan beban belanja energi rumah tangga dan UMKM.
