BADUNG — Pemkab Badung mematangkan skema pembiayaan non-APBD untuk mengejar target pembangunan infrastruktur strategis pada 2027. Salah satu yang masuk prioritas adalah pembangunan underpass di persimpangan padat Gatot Subroto Barat menuju kawasan wisata Canggu.
Rencana ini mengemuka dalam pertemuan tertutup antara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dengan jajaran manajemen PT SMI di Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung, Kamis (27/8) lalu. Hadir pula Sekda IB Surya Suamba, sejumlah asisten, serta Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT SMI Adri Asmoro.
Underpass Jadi Solusi Hindari Konflik Lahan di Gatsu Barat
Pembangunan tembusan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Barat selama ini terkendala kepadatan permukiman warga di Banjar Batu Culung, Kerobokan Kaja. Alih-alih membebaskan lahan yang berpotensi memicu konflik sosial, Pemkab Badung mengkaji opsi membangun jalan bawah tanah.
“Untuk menghindari akses sosial di sepanjang Gatot Subroto Barat yang pemukimannya sangat padat, tidak menutup kemungkinan kami akan membuat jalan di bawah tanah (underpass) menuju Canggu dan sekitar,” tegas Adi Arnawa dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Langkah ini dinilai lebih efisien ketimbang pembebasan lahan permukiman padat yang memakan biaya besar dan waktu lama.
Jalan Berbayar Elektronik Disiapkan untuk Canggu
Mobilitas pariwisata di koridor Gatsu-Canggu-Munggu yang terus melonjak mendorong Pemkab Badung menyiapkan opsi penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Sistem jalan berbayar ini dirancang ganda: mengendalikan volume kendaraan sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah.
Skema yang ditawarkan adalah yield capture, di mana retribusi ERP akan digunakan kembali untuk menutup cicilan pinjaman infrastruktur. Dalam jangka panjang, Pemkab Badung menjajaki keterlibatan BUMD untuk mengelola jalur express berbayar ini, sementara jalan eksisting bagi masyarakat tetap digratiskan.
Stadion Internasional dan Pinjaman Tahap Kedua
Di luar sektor jalan, Bupati Adi Arnawa juga membeberkan visi pembangunan Stadion Internasional Multiguna berskala besar. Proyek ini diarahkan memakai skema sponsorship dan investasi swasta agar tidak menggerus anggaran daerah secara penuh.
Menanggapi rencana tersebut, Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT SMI Adri Asmoro menyatakan keterbukaan untuk mendiskusikan skema yang sesuai kapasitas fiskal Badung. “Kami melihat Kabupaten Badung memiliki kebutuhan infrastruktur yang cukup besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata,” ujarnya.
PT SMI meminta Pemkab Badung mematangkan kajian teknis, regulasi, dan kelayakan investasi sebelum masuk tahap pelaksanaan. Pinjaman tahap kedua ini menyusul skema pembiayaan serupa yang sebelumnya telah berjalan untuk proyek infrastruktur di kabupaten berpendapatan tinggi tersebut.
