JAKARTA - Sejumlah tahapan teknis di lapangan tengah berlangsung di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, seiring pembangunan gedung dan penataan kawasan yang berjalan beriringan di Kabupaten Nabire.
Pekerjaan penataan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Tengah kini mencapai progres 25,34 persen. Kegiatan yang berlangsung di lapangan meliputi penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pekerjaan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone untuk memastikan kualitas pemadatan tanah sebelum konstruksi lanjutan dilakukan.
Penataan kawasan ini mencakup pembangunan gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga pekerjaan plambing dan elektrikal. Pekerjaan ini dimulai Desember 2025 dan ditargetkan tuntas Desember 2026.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Di sisi lain, pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah yang ditangani Direktorat Jenderal Cipta Karya juga terus berjalan. Konstruksi dimulai 20 Oktober 2025 oleh kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN, dan progres per 9 Agustus 2026 tercatat 36,90 persen, ditargetkan rampung Desember 2026.
Kawasan pembangunan ini terletak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, serta berjarak sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Detail tahapan teknis ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan infrastruktur dasar yang matang bagi kelembagaan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.
Pembangunan ini juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai prioritas, serta menjadi wujud nyata semangat PU 608 dalam menghadirkan infrastruktur bermanfaat bagi masyarakat Papua.
