GIANYAR — Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Pemkab Gianyar dalam urusan pengelolaan uang rakyat. Opini WTP ke-12 dari BPK menjadi bukti bahwa disiplin fiskal bukan sekadar slogan, melainkan sudah membudaya di tubuh birokrasi setempat.
Bupati I Made Mahayastra menyampaikan capaian ini dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Senin (29/6). Agenda utama saat itu adalah penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Penerapan standar akuntansi berbasis akrual menuntut jajaran pemerintah daerah untuk lebih disiplin dan berkomitmen tinggi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah,” ujar Mahayastra di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Realisasi Pendapatan Capai 96,65 Persen dari Target
Meski cuaca ekonomi sedang tak menentu, Gianyar tetap mampu mencatatkan realisasi pendapatan daerah yang impresif. Dari target yang direncanakan sebesar Rp3,29 triliun lebih, Pemkab Gianyar berhasil merealisasikan Rp3,18 triliun lebih atau mencapai 96,65 persen.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp3,30 triliun lebih dari pagu anggaran Rp4,26 triliun lebih, atau sekitar 77,46 persen. Angka ini menunjukkan penyerapan anggaran yang masih bisa ditingkatkan pada periode mendatang.
PAD Meningkat Rp205 Miliar Berkat Wajib Pajak Baru
Yang menarik, meski secara total realisasi pendapatan lebih rendah Rp110,12 miliar dari target—akibat rendahnya capaian pada pos Lain-lain PAD yang Sah (hanya 25,73 persen)—namun jika dibandingkan tahun 2024, pendapatan daerah justru naik signifikan.
“Peningkatan ini dipicu oleh optimalnya pendataan potensi wajib pajak baru yang sukses mendongkrak PAD kita,” jelas Mahayastra. Kenaikan mencapai Rp205,72 miliar dibanding tahun sebelumnya menjadi sinyal positif bagi iklim fiskal daerah.
Dengan opini WTP yang terus dipertahankan, investor dan masyarakat bisa lebih percaya bahwa setiap rupiah APBD dikelola secara transparan dan akuntabel. Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga momentum ini sambil terus memperluas basis penerimaan daerah.
