BALI — Kalangan pengusaha meminta pemerintah segera memperjelas aturan teknis dana cadangan pesangon yang wajib disiapkan paling lambat 28 Oktober 2027. Kadin Indonesia menilai kewajiban baru itu berisiko menambah beban dunia usaha yang sudah tertekan kenaikan biaya bahan baku, energi, dan fluktuasi rupiah.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyatakan dunia usaha saat ini menghadapi tekanan berlapis. Selain kenaikan biaya bahan baku dan energi, pengusaha juga menanggung dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Di tengah kondisi itu, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dinilai menambah beban baru. Sarman meminta pemerintah tidak menumpuk program tanpa kejelasan mekanisme di lapangan.
Kewajiban Berlaku Paling Lambat Oktober 2027
Aturan dana cadangan pesangon tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon bagi pengusaha mulai berlaku paling lambat 28 Oktober 2027.
Hingga kini, pengusaha masih menunggu bentuk aturan turunan, apakah akan diterbitkan sebagai peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Sosialisasi resmi dari pemerintah juga belum diterima kalangan dunia usaha.
"Belum lagi kami disuruh untuk membayar iuran dana cadangan pesangon. Itu semua adalah beban daripada pengusaha," kata Sarman saat ditemui di JICC, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Kadin Minta Dana Pesangon Tak Tumpang Tindih dengan Jamsostek
Sarman menegaskan prioritas utama pengusaha adalah memastikan program baru ini tidak tumpang tindih dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah berjalan. Saat ini pekerja sudah tercakup jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
Penambahan jaminan pesangon sebagai program terpisah dikhawatirkan membuat perusahaan membayar iuran ganda untuk manfaat yang saling beririsan. Beban administrasi dan iuran baru itu dinilai memberatkan, terutama bagi usaha padat karya.
"Kami juga sedang menunggu apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih. Karena kan sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Nanti sekarang ada lagi yang namanya jaminan pesangon," ujarnya.
Usul Pengelola: Manfaatkan Lembaga yang Sudah Ada
Soal lembaga pengelola, Kadin menyarankan pemerintah memakai institusi yang sudah berpengalaman menangani jaminan sosial ketenagakerjaan. Pembentukan lembaga baru dinilai menambah biaya dan memperpanjang proses kesiapan sistem.
"Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa tidak disatukan saja? Kenapa harus ada lagi yang namanya lembaga-lembaga lain?" tuturnya.
Ketika ditanya kemungkinan dana cadangan pesangon dikelola BPJS, Sarman menyatakan opsi itu terbuka. Namun ia menegaskan pengusaha tetap membutuhkan penjelasan rinci soal tata cara pelaksanaannya.
"Bisa, bisa juga seperti itu. Tapi ini memang perlu saya bilang tadi, kami kan belum tahu gambarannya bagaimana, lembaganya bagaimana, tata cara pengelolaannya bagaimana, kita kan enggak tahu. Jadi ya kami menunggu," imbuhnya.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha
Bagi perusahaan, ketidakpastian aturan turunan menyulitkan penyusunan anggaran dan proyeksi arus kas untuk tahun buku mendatang. Perusahaan dengan margin tipis, seperti industri padat karya dan usaha mikro-menengah, paling rentan bila iuran baru ditetapkan tanpa masa transisi yang memadai.
Pemerintah memiliki waktu hingga Oktober 2027 untuk merampungkan aturan pelaksana. Kejelasan soal besaran iuran, lembaga pengelola, dan hubungan program ini dengan jaminan sosial eksisting akan menentukan seberapa besar tambahan biaya yang harus ditanggung dunia usaha.