BALI — Wacana pelarangan total rokok elektronik (REL) atau vape berpotensi menyerap dampak ke lebih dari 150.000 tenaga kerja yang saat ini menggantungkan penghidupan dari industri tersebut. Pakar hukum Universitas Indonesia Hari Prasetiyo menilai pelarangan produk legal bukan solusi tepat, sementara serikat pekerja meminta pemerintah menghitung dampak sosial-ekonomi sebelum memutuskan.
Industri rokok elektronik di Indonesia saat ini menaungi sekitar 200 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp 31 triliun dan nilai ekspor sekitar US$ 518 juta. Data Kementerian Perindustrian tersebut menjadi dasar pelaku industri menilai wacana pelarangan total REL perlu dikaji ulang, terutama karena sektor ini menopang penghidupan sekitar 1 juta masyarakat, termasuk keluarga pekerja.
Aktivitas industri REL tidak berdiri sendiri. Rantai kegiatannya mencakup produksi, distribusi, pemasaran, pergudangan, hingga ritel. Setiap perubahan kebijakan pada satu titik rantai berpotensi menjalar ke seluruh sektor, dari pabrik hingga pedagang kecil di tingkat bawah.
Pakar Hukum: Bedakan Produk Ilegal dan Produk Legal
Hari Prasetiyo, pakar hukum Universitas Indonesia, menegaskan kasus penyalahgunaan narkotika melalui media REL harus dipisahkan dari peredaran produk legal yang telah memenuhi ketentuan. Menurutnya, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi.
"Sejak awal, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi. Artinya, penyalahgunaan narkotika pada REL dapat ditangani bukan dengan menghentikan produksinya, tetapi dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal," ujar Hari, Jumat (20/11/2026).
Hari mencontohkan penyalahgunaan suatu produk tidak serta-merta menjadi alasan melarang seluruh produk sejenis. Ia mengilustrasikannya dengan pisau yang dapat disalahgunakan sebagai alat tindak pidana, tetapi penyalahgunaan tersebut tidak lantas menjadi dasar menghentikan produksi maupun melarang peredaran pisau secara keseluruhan.
"Penyalahgunaan suatu objek secara ilegal tidak serta-merta membuat objek tersebut menjadi ilegal. Karena itu, yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana mencegah dan menindak penyalahgunaannya," katanya.
Menurut Hari, pelarangan produk REL yang berstatus legal belum tentu menyelesaikan persoalan penyalahgunaan. Permintaan terhadap produk tersebut berpotensi tetap ada meskipun jalur peredaran legal dihentikan, sehingga justru berisiko mendorong peredaran ke jalur ilegal yang lebih sulit diawasi.
Penguatan SNI Jadi Alternatif Kebijakan
Hari berpandangan pengawasan industri REL dapat dilakukan melalui penguatan standar produksi, pengawasan kandungan, serta pengawasan penjualan dan peredaran produk, termasuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pendekatan ini dinilai lebih proporsional dibanding pelarangan total.
"Dalam kondisi ekonomi saat ini, ketika masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan negara juga membutuhkan penerimaan, mengilegalkan industri yang legal bukanlah pilihan yang bijak. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan standar produksi atau SNI serta meningkatkan pengawasan atas kandungan dan penjualan vape," ujar Hari.
Serikat Pekerja Minta Pemerintah Hitung Dampak
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menegaskan kebijakan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan industri perlu mempertimbangkan kondisi pekerja. Perubahan kebijakan berpotensi memengaruhi sumber penghasilan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut.
"Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak menjadikan pekerja sebagai korban yang harus menanggung seluruh konsekuensinya," katanya.
Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi menambahkan industri REL melibatkan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan hingga ritel. Menurutnya, tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain.
"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar.
Taruhan di Balik Keputusan
Dengan jumlah perusahaan, tenaga kerja, investasi, dan nilai ekspor tersebut, industri REL menjadi salah satu sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Keputusan pemerintah soal pelarangan atau pengaturan ulang akan menentukan arah sektor ini ke depan.
Bagi pelaku usaha, ketidakpastian regulasi menjadi risiko utama. Investasi Rp 31 triliun yang sudah tertanam dan pasar ekspor US$ 518 juta membutuhkan kepastian hukum agar tidak tergerus. Sementara bagi pekerja, kepastian keberlangsungan industri setara dengan kepastian penghasilan keluarga.
Pembahasan kebijakan mengenai pengaturan rokok elektronik masih bergulir. Arah akhirnya akan menunjukkan apakah Indonesia memilih jalur penguatan standar dan pengawasan, atau pelarangan total yang membawa konsekuensi ekonomi dan sosial tersendiri.