Guru Besar Bidang Pertanian Organik Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini M.S. mengusulkan penanganan sampah Bali dimulai dari tingkat desa untuk menekan pemborosan sampah organik. Dalam Dialog Kenegaraan DPD RI di Denpasar, ia menyebut satu desa percontohan bisa menjadi kunci sebelum kebijakan diperluas. Kajiannya menunjukkan sampah organik mendominasi komposisi sampah Bali, mencapai 65 persen pada hari biasa dan 90 persen saat hari suci.
DENPASAR — Usulan itu disampaikan Kartini di hadapan jajaran DPD RI dan Pemprov Bali dalam forum Dialog Kenegaraan. Ia menilai persoalan sampah di Bali tidak akan selesai selama desa masih memakai pola kumpul, angkut, dan buang ke TPA.
Pola lama itu, menurut Kartini, membuat sampah organik yang seharusnya bisa diolah justru berakhir di tempat pembuangan akhir, bahkan tak jarang ditemukan di sungai. Ia menyoroti belum berjalannya sistem hadiah dan hukuman secara benar sebagai salah satu penyebab.
Mengapa Sampah Organik Disebut Terbuang Sia-sia
Kartini memaparkan kajian bahwa komposisi sampah Bali berbeda dari daerah lain. Sampah organik mendominasi dengan besaran 65 persen pada hari biasa dan 90 persen saat hari suci atau upacara keagamaan.
“Yang sangat ironis yang terjadi yaitu sampah organik yang jumlahnya 65 sampai 90 persen itu terbuang, di satu sisi lahan kita Bali kadar bahan organiknya kurang dari 1 persen yang seharusnya 5 persen, jadi sebenarnya kalau kita menyelesaikan sampah organik di desa menjadi pupuk organik kita bisa menyelesaikan kemarjinalan dari lahan yang kita miliki,” ujar Prof Kartini.
Ia menambahkan, turunnya produksi pangan berkaitan erat dengan lahan pertanian yang rusak. Kapasitas produksi yang biasanya mencapai puluhan ton sekali panen kini hanya 4-5 ton, bahkan tak jarang gagal panen.
“Maka dari itu sampah organik ini adalah dewa penolong sebenarnya untuk melestarikan lingkungan, sebagai makanan semua mikroorganisme, meso, dan makroorganisme yang ada di dalam tanah,” tuturnya.
Hitungan 3.463 Ton Sampah dan Rp 900 Juta yang Dibuang Tiap Hari
Dalam paparannya, Kartini menghitung Provinsi Bali menghasilkan 3.463 ton sampah campuran setiap hari. Apabila 40 persen saja merupakan sampah organik, ada 900,4 ton potensi pupuk organik yang terbuang setiap hari.
“Itu kalau 40 persen, kalau lebih akan lebih lagi, dan kalau harganya Rp1000 saja maka 900 ton berapa banyak kita buang uang setiap hari, maka kalau kita bisa mendorong satu desa saja sebagai percontohan,” kata Prof Kartini.
Angka itu, menurutnya, menunjukkan kebocoran biaya yang tidak disadari warga desa. Pengetahuan mengenai dampak lingkungan dari sampah organik yang tercampur dan terbuang ikut menjadi alasan penanganan sampah sulit selesai.
Satu Desa Percontohan dan Syarat Karakter Pilah Sampah
Kartini menilai perubahan di tingkat desa harus diawali dengan pembentukan karakter dan budaya pilah sampah. Kebiasaan baik di rumah, sekolah, tempat bekerja, atau industri pariwisata di desa tersebut menjadi prasyarat.
Setelah kebiasaan itu terbentuk, ia mendorong aktivasi TPS3R dengan alat yang berfungsi optimal. “Solusinya kita di Bali ini ada satu tempat, contoh yang memang benar-benar di desa itu bisa bersih, bisa hanya keluar residu saja dari sana sehingga kita akan bisa menurunkan biaya yang dibutuhkan,” katanya.
Jika sampah campuran masih tetap beredar atau disimpan di TPA, Kartini meyakini produk pangan yang dikonsumsi masyarakat akan semakin tercemar. Penelitian yang ia rujuk menunjukkan ASI pada ibu sudah mengandung bahan kimia.
Usulan ini menjadi masukan bagi Pemprov Bali yang hadir dalam dialog tersebut, dengan desa percontohan sebagai langkah awal sebelum penanganan diperluas ke wilayah lain.
