BALI — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan integritas aparat menjadi syarat mutlak pemberantasan impor ilegal, menyusul penindakan beras, garam, dan balpres di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur. Ia menyatakan pengawasan tidak akan efektif jika petugas yang menjalankannya justru terlibat praktik curang.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers penindakan impor ilegal komoditas beras, garam, dan balpres. Dalam forum itu, Suahasil Nazara menyoroti fondasi utama pengawasan: kualitas sumber daya manusia di lapangan.
Menurutnya, penguatan pengawasan harus memanfaatkan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah. Namun faktor pertama yang harus dibenahi adalah integritas aparat itu sendiri.
"Tidak mungkin bersih-bersih kalau yang membersihkan itu tidak bersih," kata Suahasil dalam keterangan resminya.
Integritas Aparat Jadi Fondasi Pengawasan
Suahasil meminta seluruh aparat pengawasan di lapangan bekerja secara tertib dan disiplin. Peningkatan kompetensi juga dinilai sama pentingnya dengan menjaga integritas saat menjalankan tugas.
Ia berkomitmen memastikan aturan yang berlaku dapat mendukung aparat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Regulasi yang jelas menjadi prasyarat agar penindakan tidak menimbulkan celah baru.
Teknologi X-Ray dan Intelijen Perkuat Deteksi Kontainer
Selain SDM, pengawasan perlu diperkuat lewat pemanfaatan teknologi. Pemeriksaan manual terhadap seluruh kontainer yang masuk ke Indonesia dinilai tidak mungkin dilakukan.
"Kami perkuat X-ray, itu teknologi, tapi harus dilakukan dengan benar. Memilih kontainer yang akan dicek, melakukan pengamatan, bahkan juga melakukan intelligence dengan betul," ujar Suahasil.
Salah satu modus penyelundupan yang perlu diantisipasi adalah perubahan nomor Harmonized System (HS) atau jenis barang dalam pemberitahuan impor. Perubahan itu, menurut Suahasil, dapat menjadi alarm bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Pemberitahuan impornya diubah. Nah kalau diubah, itu alert. Lalu lakukan pengecekan," katanya.
Perbaikan Proses Bisnis agar Barang Legal Tak Terhambat
Pengawasan juga perlu didukung perbaikan proses bisnis. Suahasil menekankan pemberantasan impor ilegal tidak boleh menghambat arus barang legal yang dibutuhkan perekonomian.
"Tidak boleh memperlama proses pengawasan, tetapi harus tetap aman," kata Suahasil.
Ia menegaskan pengawasan impor ke depan harus mengombinasikan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan proses bisnis yang baik.
"Karena itu kombinasi dari sumber daya manusia, teknologi, dan cara kerja yang terus kita perbaiki menjadi kunci dari pengawasan yang makin baik ke depannya. Tetap menumbuhkan ekonomi, tetapi juga tetap melindungi masyarakat kita," ujar Suahasil.
Dampak bagi Pelaku Usaha Impor
Bagi importir yang menjalankan usaha secara legal, penajaman pengawasan berbasis HS code dan intelijen berpotensi mempercepat proses clearance karena barang berisiko tinggi bisa difilter lebih awal. Namun pelaku yang selama ini memanfaatkan celah perubahan HS code menghadapi risiko pemeriksaan lebih ketat.
Kombinasi SDM bersih, teknologi X-ray, dan proses bisnis yang efisien menjadi taruhan DJBC dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi pasar domestik dari banjir barang impor ilegal.
