BALI — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan II 2026 hanya akan tumbuh 4,80% (year on year/yoy). Angka ini berada di bawah target pemerintah dan lebih rendah dari realisasi kuartal sebelumnya.
Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky, menyebut rentang estimasi pertumbuhan berada di kisaran 4,78% hingga 4,82%. Proyeksi ini mempertimbangkan akumulasi guncangan eksternal yang menekan perekonomian domestik sepanjang tahun berjalan.
Efek Basis Tinggi dan Inflasi Impor Menekan Output Domestik
Riefky menjelaskan bahwa perlambatan ini tidak terlepas dari efek basis tinggi pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, momen Idul Fitri yang jatuh lebih awal di kuartal pertama membuat aktivitas konsumsi dan produksi di kuartal kedua kehilangan daya dorong musiman.
Dari sisi eksternal, depresiasi nilai tukar rupiah yang tajam serta lonjakan harga energi global menjadi pemicu utama. Kondisi ini menciptakan inflasi impor yang secara langsung meningkatkan biaya produksi di dalam negeri dan menekan margin pelaku usaha.
Beban APBN Menggunung: Subsidi BBM dan Program Populis
Sorotan utama dalam kajian LPEM UI kali ini adalah kesehatan fiskal. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian tertekan oleh dua faktor besar: pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tingginya biaya operasional program-program berorientasi populis.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebut memakan porsi anggaran yang signifikan. Alokasi belanja yang membengkak ini terjadi di tengah tekanan pendapatan negara, sehingga memperlebar defisit dan meningkatkan risiko tata kelola fiskal.
Sentimen Negatif Asing dan Dampaknya bagi Investor
Persoalan fiskal tersebut berimbas pada kepercayaan pasar. Riefky mengingatkan bahwa perekonomian nasional tengah menghadapi tantangan berat, termasuk sanksi rebalancing oleh MSCI dan penurunan prospek ekonomi oleh lembaga pemeringkat internasional.
Kedua hal tersebut merupakan konsekuensi langsung dari memburuknya persepsi tata kelola fiskal. Bagi investor, kondisi ini berpotensi memicu arus keluar modal asing dari pasar saham dan obligasi, serta menambah tekanan pada nilai tukar rupiah dalam jangka pendek.
Dengan tekanan ganda dari eksternal dan internal, ruang gerak pemerintah untuk memberikan stimulus tambahan menjadi semakin terbatas. LPEM UI menilai perbaikan postur fiskal melalui efisiensi belanja menjadi kunci untuk mencegah pertumbuhan ekonomi jatuh lebih dalam dari proyeksi saat ini.
Investasi mengandung risiko.
