BADUNG — Hamparan sawah yang dulu menghijau kini banyak yang dipagari seng. Bukit-bukit yang terbuka perlahan berubah menjadi deretan vila eksklusif dan kawasan komersial. Jalan-jalan kecil yang dulu lengang, kini padat oleh truk pengangkut material bangunan. Fenomena ini terpusat di wilayah selatan Bali, di mana investasi dan pariwisata menjadi motor utama pembangunan.
Pembangunan memang tak bisa ditolak mentah-mentah. Jalan baru diperlukan, fasilitas publik mesti dibangun, dan lapangan kerja harus terbuka. Namun, pertanyaan mendasar mulai mengemuka: untuk siapa pembangunan itu dilakukan, dan siapa yang membayar harga paling mahal dari geliat ini?
Tanah Berubah Jadi Komoditas, Sawah Kehilangan Fungsi
Di Bali Selatan, tanah kini tak lagi dipandang sebagai sumber pangan dan kebudayaan. Lahan pertanian lebih sering dinilai sebagai "aset" yang lebih menguntungkan jika disulap menjadi hotel, pusat perbelanjaan, atau beach club. Akibatnya, ruang hijau menyusut perlahan, dan lanskap pulau ini berubah dalam hitungan tahun.
Banyak warga lokal yang menjual tanah warisan karena terdesak kebutuhan ekonomi atau tergoda tawaran harga tinggi. Setelah tanah berpindah tangan, mereka kehilangan ruang hidup sekaligus masa depan. Uang hasil penjualan mungkin habis dalam beberapa tahun, tetapi tanah yang dijual tak akan pernah kembali. Di atas tanah itu, kini berdiri bangunan mewah yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat setempat.
Infrastruktur Tak Siap, Tekanan Ekologis Meningkat
Pembangunan yang masif ini tidak diimbangi kesiapan tata ruang yang matang. Kemacetan kian parah, krisis air mulai terasa, volume sampah meningkat, dan kawasan resapan air terus berkurang. Bali tumbuh secara fisik, tetapi mengalami tekanan ekologis yang serius. Daerah yang disebut berkembang justru kehilangan keseimbangan.
Ketimpangan sosial pun semakin terlihat. Ada kawasan yang dipenuhi kemewahan dan gemerlap wisata, sementara di sisi lain, banyak masyarakat kesulitan mengakses pekerjaan layak, pendidikan, dan hunian yang manusiawi. Bali seolah terbelah menjadi dua dunia: industri pariwisata yang terus mengeruk keuntungan dan masyarakat lokal yang perlahan tersingkir dari tanahnya sendiri.
Bukan Anti-Kemajuan, Tapi Perlu Arah yang Jelas
Kritik terhadap pembangunan ini bukan berarti menolak kemajuan. Justru sebaliknya, kritik lahir dari keinginan agar pembangunan berjalan lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Bali membutuhkan pembangunan yang menghormati lingkungan, melindungi masyarakat lokal, dan menjaga keseimbangan budaya—bukan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek sambil mengorbankan masa depan.
Penulis Dede Putra Wiguna dalam tulisannya mengingatkan bahwa papan bertuliskan "Hati-Hati Ada Proyek" kini memiliki makna lebih dalam. Ia bukan lagi sekadar peringatan bagi pengendara di jalan, tetapi juga peringatan bagi seluruh Bali: hati-hati, sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya tanah, melainkan masa depan sebuah pulau.
