BALI — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa seluruh titik pembangunan telah diupayakan percepatannya bersama Kementerian PU. Target Juli 2026 menjadi batas akhir agar sekolah dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran 2026/2027.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, dari total 93 titik, lima di antaranya masih berada di zona merah. Kendala utama meliputi persoalan arus kas akibat progres pembangunan yang lambat dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.
"Harapan saya, dari 93 itu minimum 88 benar-benar sudah selesai, kalau bisa 93 selesai," kata Dody dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Secara simultan, Kementerian PU telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap III. Proyek ini terbagi dalam tiga kategori berdasarkan kesiapan lahan dan persyaratan lainnya.
Dody menambahkan, kunci utama penyelesaian tahap III C adalah penyelesaian urusan lahan dan pemenuhan kriteria kesiapan (readiness criteria). Jika rampung, proses tender bisa segera dilakukan.
Dalam masa transisi dari sekolah rintisan ke permanen, Kemensos menyiapkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Gus Ipul menyebutkan, tahun ini pemerintah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan.
"Sementara siswanya kita akan merekrut lebih dari 32.000 untuk tahun ini," jelasnya. Langkah ini diambil untuk mendukung kapasitas belajar di gedung-gedung baru yang akan beroperasi.
Kemensos tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Kementerian juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membangun sarana prasarana pembelajaran digital di setiap titik Sekolah Rakyat.
"Infrastruktur pembelajaran digital, instalasi sambungan internetnya maupun hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran digital itu," kata Gus Ipul. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin kualitas pendidikan di daerah terpencil.
Gus Ipul menegaskan, Kemensos bersama Kementerian PU dan Kantor Staf Presiden (KSP) akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya menyinkronkan percepatan pembangunan di tingkat daerah, terutama untuk mengatasi hambatan birokrasi dan perizinan.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekjen Kemensos Robben Rico, Plt. Dirjen Cipta Karya Kemen PU Chandra Rudi Parulian Situmorang, Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto, dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Armindo Dos Santos Soares.