DENPASAR — Diskusi Rejuvenate Sanur yang digelar di Surya Lagoon, Mertasari, menghadirkan BUPDA Intaran, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, WRI Indonesia, serta sejumlah pelaku usaha kafe dan restoran. Forum ini membahas langkah konkret menjaga daya saing Sanur sebagai kawasan pariwisata tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.
BUPDA Intaran selama ini menjalankan sejumlah inisiatif keberlanjutan. Rehabilitasi ekosistem pesisir mencakup padang lamun, terumbu karang, dan mangrove sepanjang 5,5 km garis pantai. Revitalisasi pejalan kaki dilakukan melalui pelebaran trotoar untuk mendorong perpindahan moda dari kendaraan bermotor.
BUPDA juga mengoperasikan shuttle bantuan Kota Denpasar. Biaya operasional berupa perawatan dan perbaikan ditanggung penuh oleh BUPDA Intaran.
Jadwal Bongkar Muat Logistik Jadi Kendala yang Belum Terselesaikan
Ketua BUPDA Intaran, Anak Agung Ketut Gede Aryateja, menilai persoalan transportasi logistik di Sanur perlu dibahas lintas pihak. Pihaknya mengaku sudah menata jalur pedestrian, parkir kendaraan, dan shuttle listrik bersama Pemerintah Kota Denpasar.
"Kami bertujuan untuk menjadikan Sanur kawasan pariwisata yang berkelanjutan. Kami sudah mencoba menata jalur pedestrian, parkir kendaraan dan shuttle listrik yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar. Hanya saja, kami belum bisa mengatur jadwal bongkar muat logistik untuk pelaku usaha di Sanur, yang harapannya bisa kita diskusikan bersama," ungkap Aryateja.
Desa adat juga memantau dan menjalin kemitraan dengan vendor logistik. Langkah itu untuk memastikan kepatuhan jadwal pengiriman para vendor.
Usulan Jadwal Logistik Sebelum Jam 8 Pagi dan Setelah Jam 8 Malam
WRI Indonesia mendukung pengembangan Rencana Aksi Daerah (RAD) KRE Sanur sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Denpasar No. 39 tahun 2025. Analisa tim WRI Indonesia tahun 2025 menemukan 36% segmen jalan di Sanur mengalami kelebihan kapasitas yang menjadi penyebab utama kemacetan.
Transport and Urban Design Specialist WRI Indonesia, Dini Amattullah, menyebut RAD KRE Sanur membutuhkan manajemen rekayasa lalu lintas. Cakupannya meliputi pembatasan kendaraan berdasarkan emisi, penataan parkir, serta pengaturan jenis dan jadwal kendaraan logistik di dalam kawasan.
"Kami perlu melihat dari perspektif pelaku usaha terkait rencana pengaturan jadwal kendaraan logistik dan operasional dalam skala kawasan dengan usulan dilaksanakan sebelum jam 8 pagi dan diatas jam 8 malam. Untuk skala rantai pasok yang lebih luas, pusat konsolidasi logistik atau urban freight consolidation center menjadi rencana usulan agar produk dapat didistribusikan dengan kendaraan berukuran kecil dan ramah lingkungan," ujar Dini.
Parkir Pegawai dan Sampah Ikut Disorot Pelaku Usaha
Dalam diskusi, kebutuhan parkir bagi pegawai, kebutuhan logistik, dan pengangkutan sampah menjadi isu yang banyak disoroti pelaku usaha. Penataan area parkir diarahkan ke beberapa sentral parkir yang tersebar di Sanur untuk mengurangi parkir liar di pinggir jalan yang selama ini mengurangi ruang gerak pejalan kaki.
Seorang peserta dari usaha kafe menyatakan dukungannya terhadap penataan parkir kendaraan. Menurutnya, penataan itu menciptakan arus mobilitas yang lebih terkontrol, memperindah kawasan, serta memudahkan pengunjung berjalan kaki.
Namun, ia mengungkapkan pegawainya masih sulit mengakses area parkir karena terlalu jauh. "Dengan kebutuhan parkir untuk 60 pegawai sementara ruang parkir yang tersedia saat ini hanya diperuntukkan bagi tamu, kami pelaku usaha sempat mencari lahan parkir alternatif di sekitar usaha kami, namum belum membuahkan hasil," ujarnya.
Partisipasi Pelaku Usaha Jadi Kunci Transisi Sanur
I Ketut Suparlianta dari Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar menggarisbawahi perlunya penguatan partisipasi pelaku usaha. Usia pariwisata Sanur yang matang turut membawa kompleksitas proses transisi serta kebutuhan biaya pemulihan.
"Kehidupan masyarakat Sanur sebagai inti, sementara sektor restoran dan kafe berperan sebagai penunjang, dengan urutan motivasi kunjungan wisatawan ke Sanur didorong oleh budaya, alam, lalu kuliner. Tanpa partisipasi yang kuat dari sektor penunjang, inti kehidupan masyarakat berisiko tergerus," ujarnya.
Pemerintah Kota Denpasar mendorong pengembangan KRE Sanur untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan dan daya saing kawasan. Implementasinya tidak hanya memperhatikan mobilitas wisatawan dan masyarakat, tetapi juga aktivitas pendukung harian, termasuk logistik yang melayani kebutuhan usaha di kawasan.
