BALI — Kunjungan puluhan warga terdampak proyek energi terbarukan di Bali ke Tiongkok baru-baru ini menghasilkan temuan yang mengejutkan. Mereka tidak hanya menyaksikan kecanggihan panel surya di Zhejiang, tetapi juga model pengelolaan yang berbanding terbalik dengan pengalaman mereka di kampung halaman sendiri.
Di sejumlah desa yang dikunjungi, proyek PLTS justru dibangun di atas atap rumah warga, lahan tidur milik kolektif desa, atau area bekas tambang yang direklamasi secara partisipatif. Model ini jauh dari praktik yang kerap mereka alami di Bali, di mana warga seringkali baru mengetahui proyek saat alat berat sudah masuk lahan.
Perbedaan Kunci: Warga Jadi Subjek, Bukan Objek Proyek
"Di sana, warga bukan objek yang dipindahkan, tapi subjek yang dilibatkan sejak awal. Mereka dapat bagi hasil listrik, prioritas kerja, dan bahkan hak veto terhadap desain tata letak agar tidak merusak situs sakral," ujar salah satu perwakilan komunitas adat Bali yang enggan disebutkan namanya.
Perwakilan tersebut menambahkan bahwa di Bali, warga seringkali hanya menerima kompensasi uang tunai sesaat. Padahal, model bisnis di Tiongkok menunjukkan bahwa izin sosial (social license to operate) justru diperoleh melalui kepemilikan bersama atas aset energi, bukan ganti rugi semata.
Transparansi Data Jadi Temuan Paling Krusial
Sesi dialog terbuka dengan operator pembangkit dan regulator energi setempat menjadi momen paling krusial. Warga Bali yang selama ini kesulitan mengakses data dampak lingkungan atau rincian dana CSR dari pengembang, mendapati semua informasi tersebut tersedia secara real-time di platform digital publik di Tiongkok.
Data emisi yang dikurangi, pendapatan desa dari proyek, hingga penanganan keluhan warga dikelola dalam sistem yang transparan dan akuntabel. "Ini yang kami cari selama ini. Bukan sekadar angka target kapasitas terpasang yang dibanggakan pejabat, tapi bukti konkret bahwa transisi energi benar-benar adil. Di sini, keadilan itu terukur, bukan retorika," kata seorang aktivis lingkungan muda dari Gianyar.
Daftar Pertanyaan Kritis untuk Pemda dan Pengembang
Kunjungan ini tidak serta-merta memberi solusi instan, tetapi memperjelas kesenjangan antara praktik terbaik global dan realitas implementasi di Indonesia. Delegasi pulang dengan membawa daftar pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, PLN, dan pengembang swasta:
- Mengapa model partisipasi dan bagi hasil yang sukses di Tiongkok sulit direplikasi di Bali, padahal regulasi nasional sebenarnya memungkinkan?
- Apakah hambatan utamanya bersifat teknis, politis, atau karena ketiadaan kemauan untuk mengubah relasi kuasa antara pengembang dan masyarakat?
- Bagaimana memastikan percepatan transisi energi di Bali tidak mengulang kesalahan masa lalu, di mana label "hijau" hanya menjadi tameng bagi proyek yang tetap eksploitatif?
Pelajaran dari Tiongkok menegaskan bahwa transisi energi sejati tidak diukur hanya dari gigawatt yang dihasilkan, tetapi dari seberapa banyak martabat dan kedaulatan masyarakat lokal yang terjaga. Bagi warga terdampak PSEL di Bali, visi tentang energi bersih kini memiliki wajah baru—bukan lagi abstraksi kebijakan pusat, melainkan harapan yang telah mereka sentuh dan rasakan sendiri di negeri orang. Harapan itu kini harus diterjemahkan menjadi tuntutan nyata di tanah kelahiran mereka.
