DENPASAR — Angka 38 dari 716 desa dan kelurahan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Bali. Program unggulan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKDMP) yang digadang-gadang sebagai motor ekonomi desa baru mencapai 5,3 persen dari total target seluruh wilayah Bali.
Meski baru segelintir yang berjalan, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan optimisme. Ia memasang target tinggi agar 120 koperasi sudah siap secara operasional pada bulan Juli mendatang. Angka ini naik signifikan dari realisasi saat ini yang baru 38 unit.
Mengapa baru 38 dari 716 desa yang siap?
Proses pembentukan dan operasionalisasi koperasi di tingkat desa dan kelurahan membutuhkan kesiapan administratif, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung. Dari 716 desa/kelurahan se-Bali, sebagian besar masih dalam tahap persiapan dan pembenahan kelembagaan.
Gubernur Koster mendorong percepatan dengan melibatkan perangkat daerah dan pendamping desa. Ia ingin koperasi ini tidak sekadar berdiri di atas kertas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang melayani warga.
Apa target operasional yang dimaksud?
Koperasi yang dinyatakan siap operasional berarti telah memiliki badan hukum, pengurus aktif, rencana usaha, serta modal awal yang tersalurkan. Pemerintah provinsi menargetkan pada Juli nanti, 120 koperasi sudah memenuhi seluruh syarat tersebut.
Dengan capaian saat ini, pemerintah masih harus mengejar 82 koperasi lagi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Langkah ini dinilai cukup ambisius mengingat proses birokrasi dan sosialisasi di lapangan kerap menemui kendala.
Dampak bagi warga desa di Bali
Koperasi Merah Putih dirancang menjadi solusi akses permodalan dan penggerak usaha kecil di tingkat akar rumput. Jika target Juli tercapai, sebanyak 120 desa dan kelurahan akan memiliki lembaga keuangan mikro yang dikelola warga setempat.
Gubernur Koster optimistis bahwa koperasi ini bisa memperkuat ekonomi desa yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata. Dengan adanya lembaga keuangan sendiri, warga tidak perlu lagi bergantung pada rentenir atau lembaga keuangan formal yang sulit dijangkau.
Pemerintah Provinsi Bali terus menggenjot sosialisasi dan pendampingan teknis ke desa-desa yang belum siap. Langkah selanjutnya adalah memastikan agar koperasi yang sudah operasional bisa segera memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
