DENPASAR — Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menyampaikan kritik itu usai kunjungan kerja di Bali, Kamis (5/11/2026). Ia menilai pembangunan infrastruktur transportasi di Bali masih berjalan setengah hati, baik untuk sektor udara maupun laut.
Politikus Fraksi Golkar tersebut menyoroti kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang sudah tidak memadai. Menurutnya, pembangunan bandara baru di kawasan utara Bali bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan darurat.
Hamka mendesak Kemenhub turun langsung dan berkolaborasi dengan Gubernur Bali untuk merealisasikan bandara alternatif. Pemerataan ekonomi tidak akan terjadi jika akses masuk wisatawan hanya menumpuk di wilayah selatan.
"Masih memerlukan alternatif bandara yang baru. Ini saya mengharapkan kepada pemerintah pusat Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan eh Gubernur Bali untuk mem-follow up dan merealisasikan dengan segera," kata Hamka.
Ia menegaskan Bali merupakan pintu gerbang Indonesia selain Jakarta. Karena itu, sarana dan prasarana transportasi harus diperbaiki dan dijamin keselamatannya.
Menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru, Hamka mewanti-wanti seluruh pemangku kepentingan menyiapkan mitigasi lonjakan penumpang. Fasilitas yang terbatas diminta tidak sampai memicu penumpukan fatal maupun kecelakaan.
Dari sektor laut, Hamka membongkar bahwa Kemenhub belum melimpahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan yang sudah dibangun kepada Pemprov Bali. Imbasnya, daerah belum bisa memaksimalkan infrastruktur itu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
"Setahu saya sejak periode kedua saya, 2019–2024, pembangunan pelabuhan ini sudah dibantu oleh Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Menurut Hamka, niat baik membangun infrastruktur tersandung birokrasi penyerahan hak kelola. "Memang terjadi kendala sekarang, seperti yang dikemukakan dan ditunjukkan kepada kami tadi, bahwa pemerintah pusat belum menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Bali," kritiknya.
Legislator Dapil Sulawesi Selatan I ini berjanji membawa masalah tersebut ke Senayan dan menggedor langsung Kemenhub. Pemerintah pusat diminta tidak pelit wewenang jika tujuannya menyejahterakan daerah.
"Untuk meningkatkan pendapatan daerah, kami mohon agar diberikan kewenangan atau pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan tersebut kepada pemerintah daerah," kata Hamka.
Ia menambahkan, penyerahan aset dan pengelolaan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Namun, birokrasi tidak boleh menjadi alasan menghambat kemandirian ekonomi daerah.
"Penyerahan aset dan seluruh pengelolaannya tentu ada aturan-aturannya. Silakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengapa demikian? Agar pendapatan asli daerah (PAD) juga dapat ditingkatkan melalui keberadaan sarana dan prasarana pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat," pungkasnya.