BALI — Kementerian ESDM mengevaluasi arah kebijakan pembangunan smelter agar tidak berhenti di produk setengah jadi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong smelter menghasilkan produk akhir demi nilai tambah yang utuh. Kajian ini menyusul dominasi produk hilirisasi yang baru berada di tahap menengah.
Bahlil menyampaikan hal itu saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11). Menurutnya, mayoritas produk industri hilirisasi saat ini baru berada di tahap tengah, sekitar 50-60 persen, dan jumlahnya membludak.
"Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah, baru di 60-50 persen, dan ini membludak sekarang," kata Bahlil.
Pemerintah ingin menimbang apakah smelter dengan produk setengah jadi masih memungkinkan dibangun, atau perlu diatur lebih lanjut. Arah kebijakan ini menjadi sinyal bahwa insentif pembangunan fasilitas pengolahan ke depan kemungkinan diarahkan ke produk akhir.
Bahlil menegaskan fokus pemerintah adalah mendorong produk akhir agar bahan baku setengah jadi tidak seluruhnya diekspor ke luar negeri. Dengan begitu, Indonesia mendapatkan manfaat ekonomi secara utuh dari rantai nilai mineral.
"Yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya, supaya bahan baku setengah jadi tidak semuanya diekspor ke luar. Jadi Indonesia ini benar-benar mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji," ujarnya.
Kajian ini menentukan apakah pembangunan smelter baru tetap dibuka untuk produk antara, atau hanya untuk fasilitas yang mampu mengolah hingga produk akhir. Bagi pelaku usaha, arah ini berpengaruh pada kelayakan investasi dan periode pengembalian modal smelter.
Kebijakan baru berangkat dari keberhasilan hilirisasi nikel. Pada 2017-2019, nilai ekspor nikel Indonesia hanya sekitar US$3,3 miliar. Setelah pemerintah menyetop ekspor nikel dan membangun industri pengolahan di dalam negeri, nilainya melonjak menjadi sekitar US$34 miliar.
Bahlil menyebut kunci keberhasilan itu terletak pada konsistensi kebijakan. Ekosistem baterai kendaraan listrik kini sudah terintegrasi mulai dari tambang, smelter, prekursor, katoda, hingga produk baterai akhir.
Gagasan itu sempat diragukan saat ia menyampaikannya pada 2020. Kini Amerika Serikat sudah mendapatkan bahan baku prekursor dan katoda dari Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki tiga pabrik baterai, termasuk pabrik di Karawang yang diresmikan pada 2024.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno dalam laporannya menyatakan langkah berikutnya adalah memperdalam rantai industri menuju produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Cakupannya termasuk bahan antara dan komponen untuk industri baterai.
Kajian ini menegaskan arah baru hilirisasi nasional. Pemerintah berfokus mendorong seluruh olahan mineral melaju hingga produk akhir demi mengoptimalkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Bagi investor sektor tambang dan pengolahan, kepastian aturan smelter menjadi faktor utama sebelum menanamkan modal. Ketidakjelasan posisi produk setengah jadi berpotensi menahan keputusan investasi baru hingga hasil kajian keluar.