DENPASAR — Pandangan umum Fraksi Gerindra-PSI terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 dibacakan Gede Harja Astawa dalam rapat paripurna yang digelar Senin (26/10). Fraksi menempatkan APBD sebagai keputusan publik yang menentukan mutu pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Bali.
Proyeksi makro yang diajukan dalam rancangan APBD 2027 memang tergolong optimistis. Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan berada di kisaran 5,60–6,40 persen, tingkat pengangguran terbuka 1,75–2,25 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,10–80,00.
Fraksi Gerindra-PSI tidak membantah capaian indikator tersebut. Namun pertumbuhan ekonomi dinilai perlu diikuti distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata agar tidak berhenti pada kelompok tertentu saja.
Catatan itu muncul di tengah kondisi ekonomi Bali yang secara agregat membaik, tetapi belum tentu dirasakan merata oleh warga di kabupaten dan kota. Fraksi menyoroti ketimpangan ekonomi dan penurunan pendapatan sebagai persoalan yang harus dijawab lewat belanja daerah.
“Fraksi Gerindra-PSI memandang APBD bukan semata-mata dokumen keseimbangan angka, melainkan keputusan publik yang menentukan mutu pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Bali,” demikian bunyi pandangan umum fraksi yang dibacakan Harja.
Dalam penyampaiannya, Harja menegaskan penyusunan APBD 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan Bali berjalan berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat.
Fraksi menekankan tiga hal yang perlu dijaga dalam rancangan anggaran: keberlanjutan program, keadilan distribusi manfaat, dan keberpihakan pada warga. Ketiganya dinilai menjadi ukuran apakah APBD benar-benar bekerja untuk masyarakat, bukan hanya rapi di atas kertas.
Pandangan umum fraksi merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD 2027 di DPRD Bali. Masukan fraksi pada tahap ini biasanya menjadi bahan tanggapan pemerintah provinsi sebelum rancangan dibahas lebih lanjut bersama badan anggaran.
Ketiga indikator itu menjadi dasar penilaian fraksi terhadap arah kebijakan anggaran. Fraksi menilai capaian makro perlu diterjemahkan menjadi program yang menyentuh langsung warga, terutama pada sektor pelayanan dasar dan penguatan ekonomi lokal.