BPK RI Perwakilan Bali mulai memeriksa kepatuhan tiga sektor prioritas di lingkungan Pemkab Badung untuk periode Semester II Tahun 2026. Pemeriksaan yang berlangsung 35 hari kalender itu mencakup penataan ruang, efektivitas kepariwisataan, serta layanan air minum yang dikelola Perumda Air Minum Tirta Mangutama.
BADUNG — Tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dijadwalkan menjalankan audit kepatuhan di Kabupaten Badung selama 35 hari kalender. Pemeriksaan ini menyasar tiga agenda besar yang membidik kebijakan strategis daerah, mulai dari tata ruang hingga penyediaan air minum bagi warga.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menilai proses audit eksternal itu penting untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan kinerja pemerintah daerah. “Kami menyambut baik dimulainya proses audit ini sebagai langkah krusial untuk melakukan check and balance terhadap kebijakan program yang telah dijalankan,” ujarnya dalam keterangan di Mangupura, Kamis.
Menurut Adi Arnawa, hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi jajaran Pemkab Badung untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah bersikap kooperatif selama tim BPK bertugas.
Kepala Bidang Pemeriksaan Bali I BPK Perwakilan Bali, Ikhsan Aprian, merinci tiga agenda pemeriksaan pendahuluan yang akan dikerjakan di lingkungan Pemkab Badung. Agenda pertama adalah audit kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta prioritas nasional lainnya untuk periode 2024 hingga semester I 2026.
Agenda kedua menyasar efektivitas penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah di kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah. Objek pemeriksaan ini dinilai penting karena bersinggungan langsung dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Bali, khususnya di Badung, pada rentang 2025 sampai semester I 2026.
Sedangkan agenda ketiga berfokus pada efektivitas peran Pemkab Badung bersama Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung penyediaan layanan air minum. Periode yang diaudit mencakup tahun 2025 hingga semester I 2026.
Pemilihan ketiga sektor tersebut tidak terlepas dari posisi Badung sebagai salah satu daerah penyangga pariwisata nasional. Penataan ruang yang baik dinilai menjadi prasyarat ketahanan energi dan pangan, sementara pengelolaan pariwisata yang efektif berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi lokal.
Di sisi lain, layanan air minum melalui Perumda Tirta Mangutama menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dengan mengaudit tiga bidang sekaligus, BPK ingin memastikan program prioritas daerah berjalan sesuai ketentuan dan memberi manfaat nyata bagi warga.
“Evaluasi eksternal penting untuk dilakukan demi menyempurnakan performa tiga sektor utama yang menjadi objek pemeriksaan,” kata Bupati Adi Arnawa. Ia berharap proses audit berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling, atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.