DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh bupati dan wali kota untuk segera menggenjot pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pasalnya, hingga pertengahan Juli, progres pendataan di Pulau Dewata baru menyentuh angka 43 persen dari target nasional.
"Belum tenggat waktu, nanti akhir Juli sudah harus di atas 50 persen," kata Koster saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7/2026).
Koster secara spesifik menyoroti tiga daerah yang dinilai memiliki akses geografis paling mudah namun progresnya justru tertinggal. Ketiga wilayah itu adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.
"Kalau Denpasar kan enggak sulit, dalam hitungan jam tempuh semua dari ujung ke ujung. Jadi enggak ada alasan telat," tegas Koster. Ia menambahkan bahwa ketiga daerah tersebut merupakan penyumbang pajak hotel dan restoran terbesar di Bali, sehingga kelambanan pendataan dinilai sangat disayangkan.
Gubernur mengancam akan melaporkan langsung ke Menteri Dalam Negeri jika ada kepala daerah yang tidak bergerak cepat. Ancaman ini disampaikan agar para pemda tidak menyepelekan program strategis nasional yang menjadi basis data perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
Sebaliknya, Koster menilai daerah seperti Karangasem dan Buleleng yang secara geografis lebih sulit dijangkau justru perlu mendapat dukungan ekstra, bukan justru jadi alasan untuk lamban.
Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan membeberkan skala besar pendataan ini. Sebanyak 3.774 petugas dikerahkan untuk menjangkau 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Bali. Rinciannya, 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil.
"Dengan cakupan tersebut total sasaran pendataan yang harus dijangkau oleh petugas mencapai sekitar 1,71 juta prelist usaha dan keluarga," ujar Agus.
Ia menekankan bahwa partisipasi aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang benar, lengkap, dan tepat waktu menjadi sangat krusial. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan ekonomi maupun perencanaan pembangunan di daerah.