DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali resmi memulai rangkaian persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Gubernur Bali Wayan Koster memimpin langsung acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7/2026). Prosesi penancapan kayon menjadi simbol dimulainya komitmen pendataan ekonomi di Pulau Dewata.
Data Valid Jadi Panglima Pembangunan Bali
Gubernur Koster menegaskan bahwa kebijakan pembangunan tanpa data yang akurat hanya akan meleset dari sasaran. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menggunakan data sebagai landasan pasti dalam menyusun program, mulai dari perencanaan hingga alokasi anggaran.
“Saya meminta seluruh jajaran pemerintah menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat,” kata Gubernur Koster.
3.774 Petugas Turun ke Lapangan, Target 647 Ribu Unit Usaha
Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan memaparkan rincian operasi sensus. Sebanyak 3.774 petugas akan melakukan pendataan langsung ke rumah dan tempat usaha selama hampir tiga bulan penuh.
BPS memperkirakan terdapat 647.337 unit usaha di Bali yang terdiri dari 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil. Secara keseluruhan, sensus akan menjangkau sekitar 1,71 juta unit usaha dan keluarga di seluruh kabupaten dan kota di Bali.
Potret Ekonomi Bali: Dari Pariwisata Hingga UMKM
Gubernur Koster menjelaskan bahwa Bali memiliki karakteristik ekonomi yang khas. Sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung, namun pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kreatif juga memegang peran vital bagi warga lokal.
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha, tetapi juga memperbarui data ekonomi keluarga. Hal ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai hubungan antara aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Bali.
“Hasil sensus ini akan memberikan potret menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Bali sekaligus menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” terang Gubernur Koster.
Instruksi ke Seluruh OPD: Jadikan Hasil Sensus Acuan Anggaran
Gubernur Bali dua periode ini menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali agar memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis utama penyusunan program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan. Kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota juga diminta mendukung kelancaran petugas di lapangan.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang menjadi kompas pembangunan Indonesia. Ia mengingatkan petugas untuk memastikan tidak ada data yang terlewat dan seluruh informasi yang dikumpulkan benar-benar akurat.
