Pencarian

Kanal Digital Dongkrak PAD Bali, Transaksi Nontunai Pajak dan Retribusi Tembus 53,37 Persen per September 2026

Senin, 16 November 2026 • 12:18:31 WIB
Kanal Digital Dongkrak PAD Bali, Transaksi Nontunai Pajak dan Retribusi Tembus 53,37 Persen per September 2026
Deputi Kepala Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan menyampaikan capaian transaksi nontunai pajak dan retribusi daerah di Denpasar, Senin.

DENPASAR — Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan menyampaikan capaian itu dalam keterangan di Denpasar, Senin. Angka 53,37 persen menandai pergeseran wajib pajak dari setoran tunai ke pembayaran digital di kantor-kantor pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Dari proporsi digital tersebut, transaksi via QRIS tercatat 0,55 persen. Angkanya memang masih di bawah satu persen, tetapi BI menilai trennya menunjukkan wajib pajak mulai beralih ke QRIS karena dinilai lebih mudah dan efisien.

Rp4,28 Triliun Masuk Lewat Kanal Digital

Kelompok terbesar penerimaan digital, yakni 52,81 persen, membukukan nilai Rp4,28 triliun. Pada 2025, proporsi kanal digital tercatat 46,82 persen dengan realisasi Rp8,46 triliun.

Pajak daerah yang masuk hitungan mencakup pajak makan dan minum sektor pariwisata, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2).

Empat Kabupaten Tembus IETPD di Atas 98 Persen

Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) Bali pada semester I-2026 rata-rata berada di atas 96 persen. Pemkab Bangli, Karangasem, Gianyar, dan Klungkung menembus lebih dari 98 persen.

Kabupaten lain berada tak jauh di belakang: Buleleng, Tabanan, dan Badung di atas 96 persen, Jembrana 95 persen, serta Denpasar 94,75 persen. Secara agregat, IETPD Bali mencapai 97,3 persen atau mendekati 100 persen.

Target PAD Rp21,6 Triliun Baru Tercapai 68,43 Persen

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali mencatat PAD seluruh pemerintah daerah di Bali hingga September 2026 mencapai Rp14,8 triliun. Nilai itu naik 6,96 persen dibandingkan 2025.

Capaian tersebut setara 68,43 persen dari pagu target 2026 yang dipatok Rp21,6 triliun. Artinya, tersisa sekitar tiga bulan bagi pemda untuk mengejar kekurangan penerimaan sebelum tutup tahun.

BI berharap sisa waktu tiga bulan itu dimanfaatkan untuk menggenjot PAD lewat sistem pembayaran digital. Perluasan kanal digital dinilai memberi ruang bagi pemda menambah penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak atau retribusi.

Follow lensabali.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: antaranews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks