Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meminta instansi terkait memetakan seluruh sumber daya penanganan kebakaran dan penyelamatan di Provinsi Bali. Pemetaan mencakup jumlah dan lokasi personel, ketersediaan armada, peralatan, fasilitas, hingga kemampuan teknis. Pemprov Bali menargetkan waktu respons darurat tetap di bawah 12 menit melalui kolaborasi lintas sektor bertajuk Samasta Raksa Bali.
DENPASAR — Instruksi itu disampaikan Giri Prasta dalam rapat koordinasi di Denpasar. Ia menekankan pemetaan tidak boleh berhenti pada pendataan administratif, melainkan memastikan setiap peralatan benar-benar siap dipakai saat dibutuhkan.
"Jangan sampai kita memiliki armada, tetapi alat-alatnya tidak pernah diperhatikan atau tidak siap digunakan ketika dibutuhkan, kita harus memastikan semua sumber daya yang ada benar-benar berfungsi," kata Giri Prasta.
Apa Saja yang Dipetakan?
Pemetaan mencakup jumlah dan lokasi personel, ketersediaan armada, peralatan, fasilitas, kemampuan teknis, serta sumber daya pendukung lainnya. Pemprov Bali mendorong optimalisasi sarana penunjang seperti ketersediaan hidran dan sumber air di kawasan padat penduduk atau berisiko tinggi.
Giri Prasta menyebut sumber daya darurat sebenarnya sudah tersebar di berbagai unsur pemerintahan, TNI, Polri, BUMN, badan usaha, pengelola kawasan strategis, rumah sakit, hingga masyarakat. Seluruh kekuatan potensial itu perlu dihubungkan dalam satu kesatuan.
Samasta Raksa Bali: Kolaborasi Tanpa Kewenangan Baru
Inisiatif penguatan kolaborasi lintas wilayah dan sektor ini dibangun melalui semangat Samasta Raksa Bali. Samasta dimaknai sebagai seluruh unsur dan kebersamaan, sedangkan Raksa berarti menjaga dan melindungi.
Giri Prasta memastikan konsep ini bukan untuk membentuk kewenangan baru ataupun mengambil alih kewenangan instansi yang sudah ada. Kolaborasi diarahkan memperkuat kapasitas masing-masing lembaga lewat jejaring kerja sama terintegrasi.
"Kekuatan-kekuatan tersebut harus kita hubungkan dan hadirkan secara bersama-sama, inilah semangat yang kita bangun melalui Samasta Raksa Bali," ujar Giri Prasta.
Kebakaran Tidak Mengenal Batas Administrasi
Menurut Wagub Bali, kebakaran maupun kejadian yang membutuhkan penyelamatan sama sekali tidak mengenal batas administrasi. Masyarakat yang menghadapi keadaan darurat tidak memikirkan pihak mana yang bertanggung jawab secara administratif.
"Ketika satu kejadian terjadi, masyarakat membutuhkan seberapa cepat kita hadir, seberapa cepat kita memberikan pertolongan, dan seberapa kuat kita bekerja bersama untuk menyelamatkan jiwa dan mendukung masyarakat," tuturnya.
Apabila suatu daerah membutuhkan bantuan atau peralatan tertentu, daerah lain dapat memberikan dukungan secara cepat. Jalur koordinasi dan mekanisme mobilisasi juga harus disiapkan agar penanganan tidak dimulai dari nol saat darurat terjadi.
Waktu Respons Dipatok di Bawah 12 Menit
Pemprov Bali menargetkan waktu respons tetap berada di bawah 12 menit dengan memperhitungkan jarak tempuh dan penempatan pos. Upaya pencegahan diperkuat melalui pemeriksaan sarana, edukasi masyarakat, latihan bersama, simulasi, serta peningkatan kompetensi personel.
Giri Prasta optimistis pola penanganan terpadu ini dapat menjadi percontohan nasional. Ia menggambarkan cara kerja lintas instansi dalam satu kejadian, ketika dinas perhubungan mengatur kelancaran akses, kepolisian mengamankan lalu lintas, dan dinas kesehatan memberikan pelayanan medis.
"Artinya, satu kejadian bisa membuat beberapa instansi bergerak bersama, belum lagi dukungan dari TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat, inilah pentingnya kolaborasi semesta," ujar Wagub Bali.
