BANGLI — Perwakilan BKKBN Provinsi Bali melaksanakan program edukasi kesehatan reproduksi bagi ratusan siswa di SMPN 1 Susut, Kabupaten Bangli, Senin (4/5). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya masif pemerintah daerah dalam menekan angka kekerasan terhadap anak dan remaja di wilayah Bali.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, hadir langsung sebagai narasumber utama. Dalam sosialisasi yang diinisiasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali tersebut, ia menekankan bahwa kesehatan reproduksi bukan sekadar urusan biologis semata.
Pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi reproduksi justru menjadi instrumen perlindungan diri. Siswa diajak untuk memahami hak atas tubuh mereka sendiri guna meminimalisir risiko eksploitasi maupun kekerasan seksual yang kerap menyasar kelompok usia sekolah.
Pentingnya Mengenali Batasan Tubuh Sejak Dini
Dr. Luhde menjelaskan bahwa edukasi kesehatan reproduksi menjadi landasan utama bagi remaja untuk membangun kesadaran personal. Melalui pemahaman ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang melanggar privasi dan integritas fisik mereka.
"Edukasi yang tepat akan membekali siswa dengan kemampuan untuk mengenali batasan tubuhnya, memahami hak atas diri sendiri, serta memiliki keberanian untuk menolak dan melaporkan segala bentuk tindakan yang mengarah pada kekerasan," ujar Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih di hadapan para siswa.
Pengetahuan tersebut diharapkan mampu menciptakan deteksi dini di level individu. Ketika seorang anak memahami batasan tubuhnya, mereka akan lebih waspada terhadap sentuhan atau perilaku orang asing maupun orang terdekat yang bersifat mengancam.
Kolaborasi Forum PUSPA dan Perlindungan Anak
Upaya perlindungan anak di Bangli ini juga melibatkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali. Forum ini berperan sebagai wadah kolaborasi lintas elemen masyarakat untuk memastikan lingkungan tumbuh kembang anak tetap aman.
Forum PUSPA mendorong publikasi dan kampanye aktif mengenai hak-hak anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan masyarakat sipil dianggap vital karena pengawasan terhadap potensi kekerasan tidak bisa hanya mengandalkan institusi formal, melainkan butuh kepekaan lingkungan sekitar.
Sinergi ini bertujuan menciptakan ekosistem yang ramah anak di seluruh kabupaten/kota di Bali. Dengan adanya keterlibatan publik, akses pelaporan bagi korban kekerasan diharapkan menjadi lebih terbuka dan mudah dijangkau.
Mewujudkan Sekolah Aman Tanpa Kekerasan
Yayasan Lentera Anak Provinsi Bali turut memberikan pandangan mengenai pentingnya menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Lingkungan pendidikan harus menjadi zona nyaman bagi siswa untuk menuntut ilmu tanpa rasa takut.
Perlindungan anak di sekolah merupakan tanggung jawab kolektif antara guru, orang tua, dan penyedia layanan pendidikan. Sosialisasi di SMPN 1 Susut ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen sekolah dalam menjaga integritas moral dan fisik para siswanya.
Melalui rangkaian edukasi ini, para siswa diharapkan tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek yang berdaya. Kesadaran untuk menghargai diri sendiri dan keberanian bersuara menjadi modal utama dalam membentuk generasi muda Bali yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
