Denpasar — Meskipun kurikulum pendidikan berbasis kehidupan telah dicanangkan sebagai solusi untuk menselaraskan teori dan praktik, implementasinya di sekolah-sekolah Bali masih jauh dari ideal. Pembelajaran masih terjebak pada mekanisme hafalan dan pencapaian nilai ujian ketimbang penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), I Gde Wawan Sudatha, menilai ada kesenjangan besar antara dokumen kebijakan dan realitas di lapangan.
Wawan, yang juga menjabat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi, dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksha, menekankan bahwa belajar harus lebih dari sekadar menghafal rumus atau teori. "Belajar pada hakikatnya bukan sekadar menghafal teori atau rumus, melainkan proses membangun kemampuan untuk menghadapi tantangan nyata," kata Wawan kepada IDN Times Sabtu (2/5/2026). Kemampuan peserta didik untuk berpikir solutif menjadi krusial menghadapi situasi konkret di masyarakat.
Teori Bergotong Royong vs Praktik Kompetitif di Kelas
Wawan mengritisi bahwa kurikulum berbasis kehidupan sering berhenti di tingkat dokumen dan slogan saja. "Di lapangan, sekolah masih cenderung dominan pada hafalan dan nilai ujian karena ada jarak antara yang diajarkan di kelas dengan yang dialami di rumah dan masyarakat," jelasnya.
Guru mengajarkan teori gotong royong dalam ruangan kelas, namun lingkungan pembelajaran justru dirancang dengan fokus pada pencapaian nilai ujian. Sistem ini menciptakan kompetisi individual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan. Untuk menselaraskan teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, Wawan menekankan bahwa sistem pembelajaran harus diubah secara menyeluruh, termasuk indikator penilaian dan pembiasaan di dalam kelas.
Praktik Pendidikan Lingkungan Bali Masih Minim Sarana
Isu pendidikan lingkungan menunjukkan pola serupa. Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Catur Yuda Hariyani, menyoroti kesenjangan antara teori dan implementasi. "Cuma memang rendah praktik itu saja. Rendah praktik, rendah pemahaman yang utuh," kata Catur.
Sejak 1998 bekerja di bidang pendidikan lingkungan hidup dan secara rutin mengedukasi ke sekolah-sekolah, Catur melihat pola konsisten. Penjelasan materi di kelas tidak sejalan dengan praktik lapangan dan dukungan infrastruktur. Contohnya, pemilahan sampah. Meskipun guru menjelaskan sistem klasifikasi sampah, praktiknya terhenti karena minimnya sarana tempat pembuangan, ketiadaan kebijakan kepala sekolah yang tegas, dan tak ada prosedur pengelolaan sampah yang terkumpul.
"Tidak dibarengi penyediaan sarana, tidak dibarengi dengan kebijakan kepala sekolah dengan hukumnya, misalnya ketika salah meletakkan atau setelah dikumpulkan (sampah) dikemanakan," paparnya. Catur menyimpulkan semua kembali pada sumber daya manusia di sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga guru yang memahami prinsip peduli lingkungan. Jika SDM tersebut ada, mereka akan membangun sistem yang selaras dengan prinsip lingkungan hidup.
Integrasi Isu Lokal Penting untuk Relevansi Belajar
Catur juga menekankan kebutuhan pendekatan berbasis isu lokal dalam kurikulum pendidikan lingkungan. Setiap pergantian kurikulum nasional memang menyertakan isu lingkungan, tetapi masalah yang dihadapi bukan hanya rendahnya praktik, melainkan juga minim konteks lokal. "Jadi apa yang ada di lokal kita harus masukkan dalam materi-materi pelajaran kita," tegas Catur.
Salah satu contoh pendekatan tersebut adalah mengintegrasikan flora dan fauna lokal Bali dengan isu kelangkaan bahan baku. Peserta didik dapat mempelajari bahan-bahan untuk membuat makanan khas Bali dan ketersediaannya di lingkungan sekitar mereka. Jika bahan-bahan harus diperoleh dari luar Bali, guru dapat menjelaskan alasan ekonomi dan dampak krisis iklim yang membuat kelangkaan tumbuhan tertentu, serta langkah-langkah adaptasi yang diperlukan masyarakat lokal.
Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena langsung terhubung dengan kehidupan nyata siswa dan tantangan lingkungan yang mereka hadapi di sekitar tempat tinggal mereka.
