JAKARTA — Perintah audit disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menyebut antrean di Bali murni persoalan distribusi, bukan kelangkaan stok.
"Saya perintahkan Menteri ESDM, saya perintahkan Dirut Pertamina, ya, saya perintahkan Danantara, kemudian BUMN-BUMN yang ada itu untuk memeriksa lagi kontrak-kontrak itu," kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (24/10/2026).
Dalam forum yang sama, Bahlil melaporkan kondisi cadangan BBM nasional kepada Presiden. Stok Pertalite tercatat tersedia untuk 16 hingga 18 hari ke depan, sementara jenis BBM lain berada di atas standar minimum nasional.
"Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk Pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, antrean di Bali dipicu keterlambatan kapal pengangkut dari Jawa Timur. Jadwal sandar yang seharusnya pukul 05.30 pagi baru terpenuhi pada malam hari, sehingga pasokan ke SPBU tersendat.
"Distribusi dari Jawa Timur ke Bali itu yang terlambat kapal kurang lebih sekitar, harusnya masuk 05.30 pagi, masuknya malam," katanya.
Penanganan cepat pemerintah membuat cadangan BBM di Bali kembali naik. Bahlil menyebut stok di Pulau Dewata kini mencapai 12 hari, level yang dinilai cukup untuk melayani kebutuhan harian warga dan pelaku pariwisata.
"Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari," ungkapnya.
Meski begitu, Bahlil mengingatkan risiko lain yang mengintai distribusi ke depan. Pendangkalan sungai akibat cuaca di sejumlah wilayah memaksa pengiriman yang biasanya lewat jalur laut beralih ke darat.
"Terjadi pendangkalan sungai yang tadinya bisa lewat laut sekarang kita harus putar lewat darat," katanya.
Perintah Prabowo menyasar kontrak distribusi yang melibatkan Pertamina dan BUMN terkait. Audit diminta menelusuri titik-titik yang membuat pasokan rentan tertahan, mulai dari jadwal kapal, kapasitas armada, hingga perjanjian pengiriman antarpulau.
Bagi warga Bali, dampak langsungnya terasa di antrean SPBU yang sempat mengganggu aktivitas harian dan sektor pariwisata. Jika audit menemukan celah kontrak, pemerintah berpeluang menata ulang skema distribusi agar keterlambatan serupa tidak berulang.
Pertamina dan Kementerian ESDM belum memerinci tenggat audit maupun cakupan kontrak yang diperiksa. Yang jelas, Presiden meminta hasil pemeriksaan menjadi dasar perbaikan tata kelola pasokan BBM nasional.