DENPASAR — Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan data awal yang disiapkan mencakup penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengembalian, hingga penghapusan logistik. Pemetaan juga menyasar urutan tujuan pengiriman di kabupaten/kota, kebutuhan kendaraan, estimasi biaya transportasi, serta kebutuhan penyeberangan antarpulau.
Menurut Lidartawan, pemetaan itu ditujukan untuk mendukung perencanaan distribusi yang terukur sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kondisi geografis Bali yang terbagi ke sejumlah wilayah kepulauan membuat distribusi logistik tidak bisa disamakan antarwilayah. Pemetaan distribusi diarahkan memperhitungkan jarak tempuh, perkiraan waktu perjalanan, serta wilayah yang membutuhkan penanganan khusus.
KPU Bali juga memetakan urutan tujuan pengiriman di tiap kabupaten/kota. Hasilnya menjadi dasar penghitungan kebutuhan kendaraan dan estimasi biaya transportasi.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengapresiasi langkah KPU Bali menyiapkan data dan pemetaan distribusi untuk mendukung pengembangan SILOG 4.0. Ia menegaskan pengelolaan logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu.
"Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 perlu menjadi dasar untuk membangun sistem pengelolaan logistik yang profesional, modern, dan terintegrasi," kata Yulianto dalam kegiatan tersebut.
Ia menilai data historis dari pemilu sebelumnya penting agar sistem baru tidak dibangun dari nol. Pengalaman lapangan 2024 menjadi bahan validasi sebelum sistem dioperasikan.
Kepala Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik Adrian Aditya Nagara bersama tenaga ahli KPU RI Ikhwanudin membahas penguatan perencanaan kebutuhan logistik, pengelolaan persediaan, serta mitigasi risiko distribusi. Pembahasan mencakup validasi data pada setiap tahapan, mulai dari penerimaan, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian.
Setiap selisih jumlah logistik perlu ditelusuri melalui pencatatan dan pemeriksaan. Tujuannya agar penanganan kekurangan dilakukan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Standardisasi prosedur, tata kelola gudang, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga masuk dalam pembahasan FGD.
KPU Bali berharap data awal yang telah disiapkan menjadi masukan bagi pengembangan SILOG 4.0. Sistem terintegrasi ini diharapkan mendukung efisiensi kerja, menjaga kesinambungan data kelembagaan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan logistik pemilu di seluruh tingkatan KPU.
Pengembangan SILOG 4.0 sendiri masih berada pada tahap penyiapan data awal. KPU Bali belum menyebut tenggat finalisasi sistem maupun jadwal penerapannya.