DENPASAR — Pembukaan Bulan Bhakti Krida (BBK) VIII di Bali baru saja berlangsung. Namun, acara tersebut diwarnai absennya sejumlah kepala daerah, termasuk dari dua wilayah yang notabene merupakan basis kader partai penguasa.
Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar, beserta wakil masing-masing, tidak terlihat dalam acara pembukaan BBK VIII. Padahal, keempat pejabat tersebut merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), partai yang sama dengan Gubernur Bali.
Gubernur Wayan Koster secara terbuka menyentil ketidakhadiran mereka. Ia menyebut bahwa pejabat yang hadir adalah mereka yang memiliki komitmen, sementara yang lain tidak jelas. “Yang hadir itu jelas, yang tidak hadir itu juga jelas. Yang lain tidak jelas,” ujar Koster dalam sambutannya.
BBK merupakan singkatan dari Bulan Bhakti Krida, sebuah kegiatan tahunan yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah di Bali. Acara ini biasanya diisi dengan gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ketidakhadiran bupati dan wali kota dari dua daerah terbesar di Bali ini menimbulkan tanda tanya. Denpasar dan Badung merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan yang paling dekat dengan lokasi acara. Absennya mereka dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap instruksi gubernur selaku pimpinan tertinggi di tingkat provinsi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Badung maupun Pemkot Denpasar terkait alasan ketidakhadiran mereka. Gubernur Koster pun belum memberikan sanksi atau teguran lebih lanjut. Publik menunggu apakah akan ada tindak lanjut dari pernyataan tegas gubernur tersebut.