Ombudsman RI Perwakilan Bali meminta panitia seleksi calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bali periode 2026-2031 mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, bukan kedekatan personal. Permintaan itu disampaikan saat pemantauan tes tertulis di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali di Denpasar, Senin. Lembaga pengawas pelayanan publik ini juga mengimbau panitia membuka masa sanggah seluas-luasnya agar tidak ada peserta yang dirugikan.
DENPASAR — Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Bali Dhuha Fatkhul Mubarok menegaskan, penilaian seleksi tidak boleh didominasi faktor kedekatan dengan panitia maupun pemangku kepentingan. Pihaknya menyoroti pentingnya keterbukaan sejak tahap awal hingga uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Bali.
Menurut Dhuha, kualitas anggota KPAD terpilih akan berdampak langsung pada perlindungan anak di Bali. Karena itu, proses seleksi dinilai tidak sekadar administratif, tetapi menentukan arah kebijakan perlindungan anak lima tahun ke depan.
Kompetensi Jadi Penentu Utama, Bukan Kedekatan Personal
Dhuha menekankan bahwa kedekatan personal tidak otomatis menggugurkan seseorang, tetapi tidak boleh menjadi alasan utama meloloskan peserta. Kompetensi harus tetap menjadi ukuran utama dalam setiap tahapan penilaian.
"Ya, mohon nanti dewan benar-benar menyeleksi itu benar-benar berdasarkan kompetensi, kemudian keterbukaan itu juga penting," kata Dhuha.
Ia menambahkan, posisi anggota KPAD menyangkut masa depan anak-anak Bali. "Dekat boleh, tapi yang penting kompeten, kompetensinya harus benar-benar dijaga karena ini kan masalah anak ini, aset masa depan ini, kunci masa depan," ucapnya.
Masa Sanggah Diminta Dibuka Seluas-luasnya
Ombudsman Bali juga meminta panitia seleksi membuka ruang sanggah sebesar mungkin bagi peserta yang keberatan dengan hasil tiap tahapan. Tujuannya mencegah kerugian peserta akibat proses yang tidak transparan.
"Jangan sampai kemudian berlarut-larut, sehingga merugikan peserta," ujar Dhuha.
Dari pemantauan Ombudsman, jalannya tes tertulis terpantau lancar. Catatan yang muncul hanya perubahan tata tertib yang dilakukan pada pagi hari pelaksanaan.
Dinsos P3A Bali Sebut Ombudsman Dilibatkan untuk Validasi
Kepala Dinsos P3A Bali Anak Agung Sagung Mas Dwipayani menyatakan keterlibatan Ombudsman merupakan bentuk komitmen instansinya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, kehadiran Ombudsman menjadi validasi independen atas proses yang dijalankan panitia seleksi.
"Transparansi dan akuntabilitas, jadi kami mengundang Ombudsman atas hasil diskusi panitia seleksi, Ombudsman agar beliau memvalidasi, memverifikasi bahwa akuntabilitas dan keterbukaan informasi telah kami jalankan dalam proses seleksi ini," tuturnya.
Sejak awal, informasi pendaftaran dan tahapan seleksi KPAD Bali disampaikan terbuka melalui berbagai kanal. Pemprov Bali memastikan seluruh tahapan diupayakan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Harapan ke Depan: KPAD Mampu Cegah Kekerasan Anak
Ombudsman Bali berharap pengurus KPAD terpilih nanti mampu bertindak preventif dalam menekan angka kasus kekerasan anak secara masif. Pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibanding penanganan setelah kasus terjadi.
Seleksi calon anggota KPAD Bali periode 2026-2031 masih berlanjut ke tahap berikutnya, termasuk uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Bali yang akan dikawal Ombudsman.
