Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Giri Prasta menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah garis finis. “Opini WTP merupakan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi pandangan fraksi soal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang menemukan potensi kelebihan pembayaran pada proyek Turyapada, pemerintah daerah mengklaim seluruh rekomendasi telah dijalankan sesuai action plan yang disusun. Proyek tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan laporan keuangan tahun lalu.
Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Provinsi Bali juga merespons masukan fraksi mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa langkah yang ditempuh meliputi penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.
Realisasi pendapatan daerah yang melampaui target pada 2025 disebut sebagai hasil dari pengelolaan potensi daerah yang didukung aktivitas ekonomi di atas asumsi awal. Salah satu faktor pendorongnya adalah sumber penerimaan baru dari kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian kewajiban para mitra.
Untuk Pungutan Wisatawan Asing (PWA), Pemprov Bali mengaku terus menjalin komunikasi dengan berbagai instansi dan badan usaha guna memperkuat mekanisme pemungutan agar lebih optimal ke depannya.
Penjelasan Soal SiLPA dan Bantuan Keuangan ke Daerah
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Demokrat-NasDem, Giri Prasta menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 merupakan akumulasi dari dana terikat dan efisiensi pelaksanaan program. Pemerintah berjanji akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD.
Sementara itu, terkait usulan Fraksi Demokrat-NasDem tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk infrastruktur kabupaten/kota se-Bali, Pemprov Bali menegaskan komitmennya mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan. Alokasi akan mempertimbangkan urgensi, kapasitas fiskal, dan skala prioritas pembangunan.
Kawasan Ekonomi Khusus dan Identitas Bali
Usai rapat, Wakil Gubernur Giri Prasta mengungkapkan bahwa Gubernur Bali selaku Ketua Dewan KEK Provinsi rutin melaporkan perkembangan KEK Sanur dan KEK Kura Kura kepada Dewan Nasional KEK. Namun, ia mengingatkan agar pengembangan kawasan ekonomi itu tidak mengikis nilai-nilai lokal.
“Bali boleh maju, tetapi jangan sampai melupakan akar adat dan budaya kita,” tegas Giri Prasta. Pernyataan ini menjadi penekanan di tengah upaya pemerintah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan.
